- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tak sependapat dengan keputusan sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah yang mengharamkan jasa penukaran uang baru yang selalu marak menjelang Lebaran seperti saat ini.
“Saya belum tahu apa persis prakteknya tukang tukar uang baru. Tapi seandainya jasa tukar menukar uang baru hanya mengambil sedikit uang jasa. Saya pikir sah-sah saja dan baik-baik saja,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di Solo, Kamis, 11 Agustus 2011.
Din pun mengingatkan kepada para warga yang membuka jasa penukaran uang baru supaya tidak mengambil keuntungan terlalu berlebihan. “Tapi itu tergantung dengan pembeli juga, mau apa tidak. Kan tidak ada paksaan. Namun, seyogyanya jangan terlalu banyak mengambil untung,” ucap Din.
Din Syamsudin pun sempat kaget ketika melihat jumlah warga yang membuka jasa penukaran uang di sepanjang jalan utama di Solo. “Di jalanan penuh dengan tukang tukar uang baru,” terang Din.
Meskipun penukaran uang baru tersebut mengambil keuntungan rata-rata sekitar 5 persen hingga 10 persen. Namun, asal tidak ada paksaan dan transaksi berdasarkan sukarela maka tidak perlu diharamkan. “Ya, kalau yang menjualnya kebetulan juga memerlukan uang maka anggaplah berniat shodaqoh,” ujarnya.
Keputusan MUI di sejumlah daerah mengharamkan jasa penukaran uang baru karena konsumen diharuskan denga membayar lebih atas uang baru tersebut. Di Solo, uang baru pecahan Rp 2.000 yang setiap paketnya berjumlah Rp 100 ribu dihargai sekitar Rp 105.00 per paket.
Laporan: Fajar Sodiq | Solo
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Zulhas: Bagus Banget, Kita Dukung
Prabowo ingin para mantan presiden rutin bertemu dan berdiskusi.
