VIVAnews - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sayid Fadhil membantah sebagai kader maupun fungsionaris Partai Demokrat. Sayid memang pernah tercatat sebagai staf ahli DPR pada tahun 2011 hingga 2014. "Nggak benar, saya staf ahli Aceh bidang Kelembagaan DPR di DPR bukan fraksi," ujar Sayid dalam proses wawancara di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 15 Agustus 2011.
Menurut Sayid, tugasnya sebagai staf ahli di DPR adalah menjembatani hubungan DPR dan DPD dengan masyarakat Aceh. Dia juga membentuk forum anggota DPR dan DPD yang berasal dari Aceh yang berjumlah 14 orang. "Saya tidak punya jabatan fungsional di Demokrat. Saya bingung di republik ini setiap ada orang yang menjabat selalu dijegal dengan dihubung-hubungkan dengan kasus ini dan itu," ujarnya.
Sebelumnya, Sayid ditanya soal kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ganda. Ia pernah memiliki KTP untuk wilayah DKI Jakarta dan KTP Banda Aceh.
Soal KTP ganda itu dia menegaskan, "Saya tidak membantah dan tidak membenarkan bahwa saya memiliki KTP dua," kata Sayid Fadhil saat ditanya oleh anggota Pansel KPK Saldi Isra di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin 15 Agustus 2011.
Dia menjelaskan bahwa KTP ganda itu terjadi ketika dia mengambil program doktor (S 3) di Universitas Indonesia. Dia kemudian bekerja sebagai presenter di TVRI Jakarta dan Staf ahli pimpinan fraksi utusan golongan MPR RI. "Saat itu saya diminta untuk membuat KTP Jakarta, namun disaat yang bersamaan KTP Banda Aceh saya belum habis," terangnya.
Hari ini, Pansel KPK mewawancarai 10 calon pimpinan KPK. Ke-10 calon pimpinan KPK yang menjalani seleksi tahap wawancara, adalah Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandupradja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Egi Sutjiati, Handoyo Sudrajat, Sayid Fadhil, Yunus Husein, dan Zulkarnain.
Sukses Jalani Misi Kemanusiaan di Gaza, 27 Prajurit Pemberani Dapat Penghargaan dari Panglima TNI
27 prajurit pemberani TNI AU itu tiba dengan pesawat Super Hercules C-130 J di Lanud Halim Perdana Kusuma Kamis sore
