- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pengacara senior sekaligus anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Serikat Rakyat Independen, Todung Mulya Lubis, menilai langkah bungkam yang akan ditempuh tersangka Muhammad Nazaruddin pada proses penyidikan sebagai upaya pengaburan kasus.
"Satu tindakan untuk menghalang-halangi penyidikan, tindakan untuk menghalangi tegaknya keadilan. Dan ini tidak bisa dibenarkan," ujar Todung di gedung KPK, Jakarta, Jumat 19 Agustus 2011.
Menurutnya, dalam proses hukum, Nazaruddin punya kewajiban untuk mengungkapkan apa yang pernah diutarakan kepada media massa bahwa banyak pihak yang terkait dengan kasusnya.
"Saya bisa memahami bahwa dia merasa istrinya terancam, anaknya terancam. Itu manusiawi. Tapi yang pasti, kasus ini kan tidak bisa tidak dibongkar. Nah, mengatakan tiba-tiba lupa dan tidak mau mengungkap apapun, ini tidak logis," katanya.
Walau begitu, menurut Todung, KPK harus terus mengungkap kasus yang membelit Nazaruddin. Selain itu, pihak-pihak yang pernah disebut juga harus diperiksa. "KPK mesti terus melakukan pemeriksaan, memanggil semua nama-nama yang disebutkan Nazaruddin tanpa diskriminatif, tanpa pandang bulu," tegasnya.
Surat Nazaruddin yang diberikan kepada Presiden SBY, menurut Todung tidak berdampak pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Yang memutuskan melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan itu semata-mata adalah KPK, berdasarkan undang-undang," ucapnya.
Sementara, pengamat ekonomi Faisal Basri menuturkan, kasus Nazaruddin harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di badan anggaran di DPR dan partai Demokrat.
"Jangan berhenti pada Nazar. Nazar sudah ngomong apa, kemudian di anggaran dia sedang ngomong apa, kita lihat proyek-proyeknya seperti apa. Tapi yang paling banyak melakukan potensi praktek seperti ini kan partai berkuasa," ungkapnya.
Faisal tidak menyangkal ada upaya pembungkaman dari pihak lain yang dilakukan kepada Nazaruddin. "Sebagai manusia pasti ada deal-deal yang membuat dia tadinya mau bicara, menjadi bungkam," ucapnya. (umi)
Ada Kesan Anies Baswedan Mulai Ditinggalkan Partai Pendukungnya, Menurut Pengamat
Pengamat politik pada Universitas Andalas Padang menilai ada kesan bahwa Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya setelah kalah dalam Pemilu Presiden 2024.
