- kerajaannusantara.com
VIVAnews -- Sri Sultan Hamengkubuwono X merasa nasibnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta digantung oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Sebab hingga saat ini belum ada kejelasan status Raja Yogyakarta itu, apakah akan diperpanjang sebagai Gubernur DIY, atau tidak. Padahal, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan paripurna pada 9 Oktober 2011 mendatang.
"Saya tidak tahu, tanyakan saja ke pusat (Pemerintah Pusat)," kata Sultan, di Kepatihan Yogyakarta, Senin 22 Agustus 2011.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Gandjar Pranowo memperkirakan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY baru selesai tahun depan. Sebab, kecil kemungkinan akan dibahas sebelum bulan Oktober 2011, mengingat masa reses DPR baru selesai pada pertengahan Agustus.
Menurut Sultan, kalau pun ada UU, jika tidak ada Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Daerah, aturan itu tetap tidak bisa diberlakukan. Sementara, untuk keluarnya PP tersebut akan memakan waktu yang lama, begitupun dengan Perda yang juga akan memakan waktu untuk pembahasan. "Kalau tidak ada PP dan Perda, tetap saja UU Keistimewaan itu tidak bisa diberlakukan," keluhnya.
Ketidakjelasan apakah Sultan tetap menjabat sebagai Gubernur DIY pasca 9 Oktober mendatang juga disayangkan oleh pendukung penetapan. Ketidakberhasilan DPR menyelesaikan RUUK DIY yang sudah dibahas sejak DPR periode 2004-2009 ini dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan kerja dari para wakil rakyat yang ada di Senayan.
Ketua Paguyuban Dukuh Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulistyo Admojo menyatakan, tuntutan penetapan bukan karena Kasultanan Yogyakarta berorientasi pada kekuasaan.
Jika orientasinya kekuasaan maka sudah sejak dahulu sebelum merdeka, Sultan memimpin Jawa dan itu tawaran dari Belanda. Namun demikian Sultan tidak bersedia merendahkan kerajaan-kerajaan lain pada waktu itu sehingga Sultan IX dan PA VIII menyatakan bergabung dengan NKRI.
Lebih lanjut Sulis menyatakan jika dahulu Belanda menghargai keberadaan Sultan dan Paku Alam, namun saat ini justru pemerintahan sendiri yang tidak menghargai keberadaan Keraton Yogyakarta. “Saat ini justru pemerintah tidak menghargai keberadaan Sultan, berbeda saat Belanda dulu,” paparnya. (eh)
Laporan: Erick Tanjung| DIY
Kantongi Surat Tugas Maju Pilgub, Bobby Nasution: Tak Perlu Daftar Lagi ke Golkar Sumut
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution mengaku tidak mau mendaftar atau mengambil formulir di DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk maju Pilgu
