- Dok. Starvision
VIVAnews – Sutradara Hanung Bramantyo menyayangkan sikap Front Pembela Islam yang menggeruduk Kantor SCTV di Senayan City, semalam, demi menggagalkan pemutaran film ‘?’ besutannya.
“Yang menjadi masalah adalah, ketika film saya gagal tayang karena pihak sebesar SCTV ditekan oleh suatu ormas. Buat saya, itu lucu,” kata Hanung saat dihubungi VIVAnews, Minggu, 28 Agustus 2011.
Ia menyatakan, apabila FPI bisa dengan mudah menekan stasiun televisi, maka mereka berpotensi mematikan karya-karya orang selain dirinya. “Artinya, FPI bisa juga menekan rumah-rumah produksi kecil. Itu bisa mematikan orang-orang yang mau berkarya,” ujar Hanung.
“Kalau Lembaga Sensor Film atau Komisi Penyiaran Indonesia yang membatalkan penayangan film, bisa dimaklumi, karena mereka lembaga negara. Kalau pihak televisi membatalkan film saya karena ada program lain yang lebih menarik, itu juga sudah biasa. Tapi ini FPI, ormas nonpemerintah,” imbuh Hanung.
Hanung menjelaskan, pihak SCTV bukan membatalkan sama sekali pemutaran film ‘?’ karyanya itu. “Yang saya tahu, film saya ditunda, diganti hari lain, tidak pas malam takbiran,” papar Hanung.
Ia berpendapat, kini masyarakat justru akan semakin penasaran menunggu-nunggu penayangan film ‘?’ karena aksi penggerudukan FPI tersebut.
Sebelumnya, FPI meminta pemutaran film ‘?’ dibatalkan karena MUI mereka sebut telah mengeluarkan fatwa haram terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja mau diputar. Film ini merusak moral dan akidah umat Islam,” kata Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Al-Attas.
Tapi MUI sendiri membantah pernyataan FPI tersebut. “Kami sudah tatap muka. Saat itu solusinya ada dua pilihan: film ditarik, atau direvisi. Kesepakatan yang dicapai, film direvisi, ada bagian tertentu yang dihilangkan. Jadi seharusnya ada perbaikan, bukan fatwa haram,” jelas Ketua MUI Ma’ruf Amin.
Uang Haram Potong Insentif di Pemkab Sidoarjo Diserahkan Anak Buah Gus Muhdlor lewat Sopir
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor ditahan oleh KPK atas dugaan kasus korupsi pemotongan insentif pegawai BPPD di Sidoarjo, Jawa Timur.
