- VivaNews/ Tri Saputro
VIVAnews - PP Muhammadiyah menilai keputusan pemerintah bahwa 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada Rabu besok, 31 Agustus 2011, merupakan pemihakan kepada salah satu ormas Islam.
Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, itu karena suara Muhammadiyah nyaris tidak didengar pemerintah. "Sikap pemerintah ini berpotensi inkonstitusional," kata dia usai memimpin salat Id di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, Selasa, 30 Agustus 2011
Din menambahkan, keputusan menetapkan 1 Syawal besok mengesankan bahwa pemerintah tidak mengakomodir perhitungan hisab yang dilakukan Muhammadiyah. "Hampir seluruh negara Islam di dunia menggunakan perhitungan semacam ini. Muhammadiyah bukan mengada-ada dalam hal ini,'' tuturnya.
Dia juga menyayangkan, rapat Isbath kemarin seolah-olah digelar hanya untuk menjustifikasi kepentingan pemerintah. "Ada laporan sudah melihat hilal, tapi ditolak. Kalau terus-terusan seperti ini, berarti melanggar konstitusi, pasal 29 UUD 1945,'' ujar Din.
Din mendesak agar di masa mendatang rapat Isbath bisa mengakomodir semua pihak. Pemerintah harus dapat menjadi pengayom, berdiri di atas semua kelompok keagamaan, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak.
"Semua ini wilayah keagamaan, tidak seyogyanya pemerintah menetapkan Idul Fitri, tapi seharusnya menetapkan hari libur Idul Fitri dan lainnya," katanya. (Laporan: Juna Sanbawa, Yogya | kd)
Gibran Masih Jabat Wali Kota Solo Usai jadi Wapres Terpilih, JK: Tidak Apa-apa
KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
