- ANTARA/Wahyu Putro
VIVAnews - Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengingatkan kembali momen bersejarah itu, pada tanggal 5 September mendatang, elemen masyarakat Yogyakarta pro-penetapan akan menyerahkan dokumen Amanah Rakyat DI Yogyakarta kepada Sri Sultan HB X di Pagelaran Kraton Yogyakarta.
Amanah Rakyat DI Yogya ini akan menjadi bukti mengentalnya sikap politik warga Yogya, yang menginginkan agar Sultan tetap berkuasa di Kraton Yogya dan Adipati Paku Alam yang berkuasa di Pura Paku Alaman. Kemudian, masing-masing tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DI Yogyakarta.
"Momen 5 september mendatang akan dikuatkan kembali dukungan terhadap Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY," kata Sukirman, salah seorang pemrakarsa peringatan, 3 September 2011.
Menurutnya, Amanah Rakyat DIY ini akan berisi empat poin. Pertama, rakyat Yogyakarta menghormati, mengakui dan meneguhkan amanat 5 September yang ditetapkan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII.
Kedua, amanat itu adalah wasiat harga mati tidak hendak diubah kembali oleh siapapun.
Ketiga, menetapkan Sultan HB dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur di provinsi DI Yogya.
Keempat, memberi kuasa sepenuhnya kepada Sultan HB dan Adipati Paku Alam yang bertahta untuk memimpin rakyat DI Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI tanpa batas waktu masa jabatan, dan mengemban amanah untuk mewujudkan ketentraman, kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat DIY, dengan bertangung jawab kepada Presiden RI serta rakyat DIY.
"Sebelum diserahkan kepada Sultan HB X dan Paku Alam XI, dokumen Amanah Rakyat DIY tersebut akan ditandatangi oleh ketua DPRD Provinsi DIY, para ketua DPRD lima kabupaten/kota di DIY, dan para bupati/walikota di DIY," ucap Sukirman.
Lebih lanjut Sukirman menyatakan, Amanah Rakyat DI Yogyaini adalah merupakan tindak lanjut dari keputusan DPRD DIY dan lima DPRD kabupatan/kota di DIY yang telah menyatakan mendukung penetapan untuk pengisian jabatan gubernur/wagub di provinsi ini.
"Amanah rakyat ini juga merupakan jawaban bagi sikap petinggi pemerintahan Presiden SBY dan DPR-RI yang terkesan selalu menunda-nunda menyelesaikan pembahasan RUUK DIY," ujarnya.
Toto Sudarwoto, penggagas lain acara peringatan maklumat 5 September 1945 ini mangatakan, untuk menegakkan dukungan rakyat Yogya atas aspirasi ini, pada tanggal 5 September 2011 nanti mereka akan mengerahkan ribuan massa untuk mendatangi Pagelaran Kraton.
"Massa akan mulai bergerak ke Pagelaran Kraton pukul 07.30. Massa ini setidaknya berasal dari eksponen-eksponen masyarakat pendukung penetapan sebagai bagian dari keistimewaan DIY, seperti para anggota organisasi perangkat desa," ucapnya. (sj)
Laporan: Juna Sanbawa | DIY
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
