- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di 19 kabupaten. Nama Menakertrans Muhaimin Iskandar ikut disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengintervensi kasus itu, termasuk jika memang melibatkan Muhaimin Iskandar.
"Kalau memang secara sah terbukti bersalah, maka siapapun itu akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, prosedur hukum yang berlaku. Jadi semua berkedudukan sama, equal before the law," kata Julian di Istana Kepresidenan, Senin, 5 September 2011.
Bagaimana tanggapan Presiden jika akhirnya KPK memeriksa Menteri Muhaimin Iskandar?
"Ya tergantung dari bagaimana prosesnya nanti. Yang jelas Presiden tidak akan intervensi, tidak akan menghalang-halangi bilamana itu dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk kelengkapan proses hukum. Siapapun dia," kata Julian.
Nama Muhaimin Iskandar pertama kali disebut pengacara pengusaha Dhanarwati, yang juga ditangkap KPK. Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati, menyebutkan saat kliennya ditangkap KPK, pada surat penangkapan disebutkan Menteri Muhaimin Iskandar merupakan penerima uang senilai Rp1,5 miliar.
Muhaimin membantah pernyataan Farhat. "Saya tidak akan menanggapi ocehan Farhat, karena hanya menguras energi dan akan menambah kesibukan politik saja," kata Muhaimin, Sabtu lalu. (kd)
Denny Cagur Lolos Jadi Anggota DPR, Gimana Kariernya di Dunia Entertainment?
Setelah resmi terpilih jadi anggota DPR RI, Denny Cagur mengungkap ke depannya ia akan memprioritaskan karier sebagai wakil rakyat dan mengurangi kegiatan entertainment.
