- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Terkait sistem kompensasi dan remunerasi penerbangan, pihak Garuda tetap melakukan pembahasan dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Dalam rilis yang diterima vivanews.com, pihak Garuda membantah terjadinya deadlock antara manajemen Garuda dan APG.
Pada 13 Agustus 2011 lalu, sebagai kelanjutan pertemuan dengan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, dilakukanlah pertemuan intensif antara manajemen Garuda dan pengurus APG. Poin kesepakatan antara lain untuk melakukan pertemuan antara pengurus APG dan manajemen demi membicarakan hal–hal yang jadi tuntutan pengurus APG. Termasuk memenuhi permintaan pengurus APG, agar yang mogok pada 28 Juli 2011 tidak dikenakan sanksi.
Pada pertemuan tanggal 19 Agustus disepakati empat hal yang menjadi bahan pembahasan selanjutnya. Lalu, dalam pembahasan pada 25 Agustus 2011 manajemen menyampaikan beberapa alternatif untuk "membangun sistem kompensasi dan remunerasi penerbang dengan menciptakan lingkungan kerja yang "kondusif".
Pada pertemuan lanjutan, 26 Agustus lalu, presiden APG, Capt. Stephanus menyampaikan bahwa pembangunan sistem kompensasi dan remunerasi akan memerlukan waktu yang panjang.
Ia meminta diberlakukannya sistem penggajian penerbang dari 17 layers/tingkatan (yang berlaku saat ini) menjadi 10 layers. Tetapi kemudian Capt. Stephanus meninggalkan ruangan pertemuan.
Pada 2008, menurut pihak Garuda, mereka telah menaikkan penghasilan penerbang “close to market" (mendekati harga pasar). Lalu, pada Juni 2011 lalu, Garuda juga menaikkan penghasilan pilot (fixed income dan production allowance), sehingga perusahaan menambah anggaran sebesar Rp 112 miliar/tahun.
Apabila sistem dari 17 menjadi 10 layers tersebut diterapkan, maka menurut pihak manajemen Garuda, sistem tidak melakukan pengembangan profesi dan kompensasi secara sistematik. Perusahaan juga harus mengeluarkan tambahan biaya lagi sebesar Rp 68,9 milyar/tahun, sehingga total tambahan pengeluaran perusahaan untuk kenaikan penghasilan penerbang secara keseluruhan menjadi Rp. 180,9 milyar/tahun.
RI Siapkan Gugatan ke Airbus Atas Dugaan Kasus Suap Pembelian Pesawat
Pemerintah RI melalui Kemenkumham telah melakukan konsultasi kepada ahli hukum internasional terkait kasus dugaan suap Airbus tersebut.
