VIVAnews - Pemerintah akan kembali melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Kebijakan ini dinilai tak dengan sejalan dengan survei yang dilakukankan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan jumlah sapi dan kerbau di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging secara nasional.
“Jumlah populasi sapi dan kerbau yang dimiliki oleh peternak di Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan daging secara nasional sesuai dengan hasil survey BPS,” kata anggota Komisi III DPR RI Ir Djoko Udjianto yang juga anggota Fraksi Parta Demokrat DPR dalam seminar nasional kedaulatan pangan yang diselenggarakan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Yogyakarta, Sabtu, 10 September 2011
Djoko menyatakan komisinya akan segera mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan impor daging sapi. Ia berharap para peternak sapi di Indonesia ini bergairah lagi memelihara sapi setelah harga sapi jatuh.
“Komisi akan mendesak pemerintah segera menghentikan impor daging sapi,” kata Djoko.
Meski tak sepakat dengan impor sapi, namun Djoko mengamini langkah Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan mengimpor beras untuk keamanan stok pangan. Menurutnya, beras nasional dikatakan aman jika sudah memenuhi 3 juta ton untuk 3 bulan ke depan. Namun saat ini baru terealisasi 1,2 juta ton.
”Saat ini stok beras nasional masih kurang 50 persen lebih sehingga untuk memenuhi keamanan pangan masih dibutuhkan impor beras,” ujarnya
Sementara itu Dirjen sarana dan prasarana produksi pertanian, Kementan, Gatot Irianto mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar 4,8 triliun untuk membangun sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkat hasil produksi pertanian.
“Saat ini realisasinya mencapai 53 persen,” katanya
Dekan FTP UGM Djagal Wiseso MArseno, menerangkan, empat indikator ketahanan pangan, yakni produksi, konsumsi, distribusi dan tingkat daya beli. Namun dari keempat indikator ini belum tercapai sehingga pemerintah perlu menyusun kembali peta kebijkan mewujudkan ketahanan pangan.
”Capaian indikator keahanan pangan belum tercapai. FTP berinisitif mengangkat isu ini. Karena ketahanan pangan tidak hanya diusung lembaga teknis tapi juga harus didukung oleh lembaga legislasi,” ujarnya.
Laporan: Juna Sambawa | Yogyakarta
Sumber :
Baca Juga :
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
AHY Wanti-wanti Prabowo Usai Bertemu Cak Imin
Politik
25 Apr 2024
Ketua Umum Partai Demokrat AHY merespons pertemuan Prabowo Subianto dengan Cak Imin di kantor DPP PKB, Rabu. AHY memberikan peringatan ke Prabowo
Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum dengan Sesama Jenis, Kantor Disegel
Nasional
25 Apr 2024
Kantor Wali Nagari Singguliang Lubuak Aluang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disegel oleh warga setempat, Kades dituduh hubungan sejenis
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui untuk merekomendasikan Imam Budi Hartono sebagai bakal calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak 2024
Satu prajurit TNI yang menjadi korban tersambar petir di dekat Mabes TNI, Cilangkap, meninggal dunia, karena pendarahan di telinga
Berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap durasi hidup seseorang, termasuk gaya hidup, faktor genetik, risiko kesehatan, dan faktor lain. Ini negara kematian tinggi
Selengkapnya
Partner
LG kembali menghadirkan kegembiraan bagi para gamer di Indonesia dengan peluncuran dua monitor gaming terbaru mereka, yaitu LG UltraGear 24GS60F dan UltraGear 27GS60F.
Dua anggota TNI yang berasal dari satuan AD dan AL tersambar petir saat sedang melakukan penjagaan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Peristiwa ini tejadi.
Mas Ipin, sapaan akrabnya ini berbagi pengalaman dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan segudang potensi yang dimiliki sekaligus dikelola dengan apik.
Terlibat Pungli di Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Purwasuka
30 menit lalu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjatuhkan hukuman kepada puluhan pegawainya yang terlibat kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Sebanyak 66 pegawai.
Selengkapnya
Isu Terkini