- Antara/ Feri Purnama
VIVAnews -- Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek meminta Dicky Chandra memikirkan ulang rencana pengunduran diri dari jabatan wakil bupati Garut. Kemendagri, kata dia, mengimbau Dicky untuk tidak emosional.
Reydonnyzar mengatakan, pasangan Aceng Fikri dan Dicky Chandra menjabat sebagai pimpinan Garut melalui jalur calon independen dengan meraih suara 60 persen dalam pemilukada.
“Tingkat dukungan masyarakat kepadanya tinggi. Disayangkan kalau dia mundur,” ujar Reydonnyzar di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin, 12 September 2011.
Jika Dicky mengajukan pengunduran diri, kata dia, maka legalitas pemerintahan Kabupaten Garut bisa goyah. Alasan Dicky yang mengaku tidak cocok dengan Aceng Fikri juga dinilai tidak pas.
"Alasan pengunduran diri tersebut sangat subyektif dan tidak bisa diterima begitu saja. Ibarat rumah tangga, kalau suami dan istri mau cerai, bisa rujuk dulu. Kami ingin kasus ini seperti itu,” tuturnya.
Menurut Reydonnyzar, Dicky berhak mengundurkan diri dari jabatan politisnya. Namun mekanisme pengunduran diri pejabat pemerintah wajib mendapat persetujuan Mendagri. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengangkatan, pengesahan, dan pemberhentian diri kepala daerah wajib atas persetujuan Mendagri.
Dia menambahkan, hingga hari ini Kemendagri juga belum menerima surat pengunduran diri secara resmi dari Dicky Candra. "Belum lagi surat pengunduran diri itu harus mendapat persetujuan DPRD Garut untuk dibahas dalam sidang paripurna. Jika disetujui Dewan, masalah itu baru bisa dibawa ke Mendagri untuk mendapat pengesahan," ungkapnya.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun
Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya.
