- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum menghasilkan kesepakatan soal jumlah calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diseleksi. Sejumlah anggota Komisi III meminta pemerintah mengirim 10 nama, sesuai aturan Undang-undang, sedangkan Panitia Seleksi hanya mengajukan 8 nama.
Karena itu Komisi III DPR berencana mengundang Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar untuk dimintai penjelasan. Tapi, Patrialis mengaku belum menerima panggilan Komisi III DPR.
Patrialis pun mengaku siap memberi keterangan soal pengiriman 8 nama ke DPR. "Pemerintah bekerja dilandasi aturan hukum, berdasarkan pasal 34 UU Nomor 30/2002 menyatakan masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun, kemudian pemerintah diwajibkan mengajukan mengajukan capim KPK ke DPR. Jumlahnya dua kali lipat," kata Patrialis di DPR, Selasa, 13 September 2011.
Patrialis beralasan, berdasarkan keputusan MK, masa jabatan Busyro empat tahun. Maka, masih ada satu pimpinan KPK yang jabatannya berakhir 2014. "Karena masih ada satu orang, tentu yang akan dicari empat orang lagi. UU mengatakan 2 kali lipat maka kirim delapan," katanya.
Patrialis mengakui putusan MK tidak berlaku surut. Menurutnya, pemberlakuan masa jabatan Busyro dari setahun menjadi empat tidak berlaku.
Dengan demikian, di masa depan berpotensi dalam satu periode jabatan yang empat tahun akan ada dua proses pemilihan pimpinan KPK. Sebab, masa jabatan seorang dan empat lainnya selisih setahun. Sejumlah kalangan menilai hal itu pemborosan energi dan biaya.
"Lho itu kan konsekuensi, demokrasi," kata Patrialis. "Kalau memang harus dikeluarkan ya negara harus mengeluarkan untuk kepentingan yang lebih besar." (adi)
520 Warga Palestina Tewas, Terluka dan Hilang di Jalur Gaza dalam Waktu Seminggu
Operasi tentara Israel di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah telah mengakibatkan 520 orang tewas, terluka dan hilang dalam waktu seminggu, kata kantor media Gaza.
