- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Kasus Munir menjadi salah satu agenda pokok delegasi Indonesia, yang mengikuti Platform Dublin ke-6, Pertemuan Aktivis Pembela HAM se-Dunia yang digelar hari Rabu 14 September waktu setempat. Forum ini dilaksanakan selama tiga hari, 14-16 September di Dublin Castle, Irlandia.
Forum yang merupakan pertemuan terbesar bagi para aktifis HAM sedunia, dilaksanakan oleh Front Line Defenders, sebuah lembaga yang secara khusus memberikan perlindungan HAM bagi para aktivis HAM di Dunia. Front Line berpusat di Dublin, dan berdiri sejak 22 Februari 2001.
Sebelumnya pertemuan serupa digelar Januari 2002, Septmber 2003, Oktober 2005, November 2007, dan Februari 2010.
Pertemuan keenam ini, secara khusus akan merumuskan tentang makin pentingnya peranan pembela HAM dan makin berbahayanya pembela HAM dunia.
Dari Indonesia, peserta yang diundang terdiri dari empat orang yaitu Usman Hamid, Ketua Dewan Federasi Kontras, merangkap ketua delegasi, Rafendi Djamin, Ketua Komisi Intra Pemerintah Asean untuk Hak Asasi Manusia, Thresje Gaspersz dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan pengembangan Bantuan Hukum Papua, dan Upi Asmaradhana, Koordinator Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi.
Ketua Delegasi Indonesia Usman Hamid menuturkan, peranan pembela HAM dan makin tingginya resiko bagi para pekerja HAM di berbagai negara di dunia akan menjadi sorotan penting bagi Pertemuan keenam Platform Dublin, Irlandia.
"Kami juga akan membawa khusus kasus Munir yang sampai saat ini belum selesai," kata dia dalam pesannya kepada VIVAnews.com, Rabu malam.
Hari ini, sudah 140 Aktivis dari berbagai negara di dunia, telah berkumpul di Dublin. Pertemuan keenam ini, secara khusus akan merumuskan tentang makin pentingnya peranan pembela HAM dan makin berbahayanya pembela HAM dunia.
Acara yang berlangsung selama tiga hari ini akan dibuka oleh Margaret Sekaggya, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM. Juga dihadiri Shirine Ebadi, Penerima Hadiah Nobel dari Iran, yang berbicara tentang perempuan pembela HAM.
Selain itu hadir pula Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berkumpul dan Berserikat PBB, Maina Kiai. (eh)
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
