- ANTARA/Izaac Mulyawan
VIVAnews - Uskup Diosis Amboina, P.C Mandagi, menduga kisruh antar kelompok yang terus terjadi berulang kali di Maluku adalah skenario dari elit untuk mengalihkan isu nasional.
Alasannya, konflik antar dua komunitas yang terjadi pada minggu 11 September 2011 kemarin bisa diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan yang memiliki kekuatan dan juga kemampuan SDM.
"Saya bukan militer, saya juga bukan polisi, tapi saya punya otak untuk berjalan dan berpikir, sehingga saya rasa konflik yang terjadi kemarin bisa diantisipasi ketika tidak ada pembiaaran," tegas Uskup tanpa bermaksud menuduh aparat penegak hukum melakukan pembiaran.
Kepada Menko Polhukam dan Kapolri serta Panglima TNI dalam pertemuan yang berlangsung di Swessbel hotel, Ambon, Mandagi juga menyatakan bahwa seluruh rakyat Maluku adalah orang beradab, bukan orang biadab yang suka dengan konflik.
Karenanya itu, ada indikasi pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tidak melakukan langkah antisipatif. Apalagi Maluku adalah daerah yang pernah mengalami konflik.
“Antisipasi terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan kerusuhan itu harusnya dilakukan, Polisi juga jangan suka cari kaya di daerah konflik. Cari jabatan di daerah konflik, apalagi Maluku adalah daerah bekas konflik," sindir Mandagi.
Tak hanya itu, sambil mempertanyakan peranan intelejen, Mandagi juga menilai kerusuhan yang terjadi di Maluku sudah menjadi bisnis, dan sengaja dibiarkan begitu saja. Alasannya, karena kalau sudah rusuh, banyak yang akan diuntungkan atas dinamika konflik yang terjadi.
“Jika terjadi konflik, ada orang akan yang jadi kurus, tapi banyak yang jadi gemuk di sana-sini. Mau ke bandara nantinya harus membayar karena diantar dan dikawal. Mau ke mana saja butuh pengawalan. Itulah untungnya konflik," tutur Mandagi.
Tanggapan Menkopolhukam
Sementara itu, menanggapi tuduhan dan kekesalan Mandagi terhadap upaya aparat keamanan dalam menangani konflik di Maluku, Menko Polhukam Djoko Suyatno menyatakan tidak ada yang berkeinginan dan senang terjadinya konflik di Maluku apalagi TNI/Polri.
"TNI/Polri itu lebih senang di markas masing-masing, beraktivitas di markas dan masyarakat juga senang tidak ada konflik,” bantah Djoko Suyanto.
Pada kesempatan tersebut, Djoko juga menjamin, tidak ada pengalihan isu nasional dengan memainkan manajemen konflik di Maluku. Pasalnya, proses-proses hukum terhadap kasus-kasus nasional sedang dilakukan dan akan terus berjalan hingga tuntas.
“Masyarakat saja tidak ingin konflik, jangan percaya sinyalemen pengalihan isu supaya lupa terhadap kasus-kasus yang ada. Ini hanya letupan kecil yang kemudian ada hasutan, apalagi Maluku pernah mengalami konflik. Jangan percaya itu. Itu berita bohong," sebut Djoko yang belum berencana untuk melakukan evaluasi terhadap para petinggi TNI/Polri di Maluku.
Laporan: Abdul Karim | Ambon
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
