- ANTARA/ Sigid Kurniawan
VIVAnews - Delegasi Indonesia di Forum HAM Dublin terus melobi sejumlah lembaga internasional agar kasus kematian Munir dapat diawasi dunia internasional. Ini merupakan kali keenam forum ini diadakan dan untuk kali ini diadakan di Irlandia.
Menurut Ketua Delegasi, Usman Hamid, pihaknya terus berusaha meyakinkan anggota Forum untuk tetap peduli akan kasus pembunuhan Munir yang hingga kini tanpa penyelesaian hukum secara menyeluruh dan utuh. Pembunuhan Munir ini sendiri berlangsung tujuh tahun yang lalu.
"Kita berharap dukungan internasional ini bisa segera terealisasikan, agar pemerintah Indonesia bisa ditekan agar secara serius menuntaskan kasus pembunuhan Munir," kata Usman dalam keterangannya yang diterima VIVAnews.com, Jumat 16 September 2011.
Sejak Forum digelar, menurut Usman, delegasi Indonesia menemui Perwakilan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menjelaskan perkembangan penanganan kasus Munir di Indonesia.
Selain itu, delegasi juga telah bertemu dengan Utusan Khusus untuk Pelaporan Khusus Kebebasan PBB Maina Kiai. "Delegasi menceritakan pada Kiai, tentang pembunuhan Munir dan sejumlah jurnalis di Indonesia," tuturnya.
Kiai, kata Usman, mengaku terkejut dengan tingginya angka pembunuhan terhadap jurnalis di Indonesia. Dari laporan delegasi Indonesia, semenjak pasca reformasi, setidaknya 10 jurnalis telah terbunuh.
Untuk itu, Usman mengharapkan, dunia internasional dapat menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil-wakil Indonesia di PBB. "Meski kita tahu, sebenarnya itu kembali pada Pemerintah Indonesia," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY pernah berjanji kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Louise Arbour, saat bertemu di Indonesia pada 13 Juli 2007, bahwa Pemerintah Indonesia akan serius mengungkap dan menuntaskan proses hukum Munir. Wakil Utusan Indonesia di PBB beberapa kali berjanji menuntaskan kasus Munir di Indonesia.
Dunia internasional, tambah Usman, saat ini yakin bahwa kasus Munir bukan hanya masalah domestik. Sebab, terbunuhnya pejuang HAM adalah masalah dunia.
Forum Dublin dihadiri 140 aktifis pembela HAM sedunia dari 91 negara. Delegasi Indonesia beranggotakan yakni Usman Hamid Ketua Dewan Federasi Kontras, merangkap ketua delegasi; Rafendi Djamin, Ketua Komisi Intra Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia; Thresje Gaspersz dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Papua; dan Upi Asmaradhana, Koordinator Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun
Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya.
