- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta agar Menteri Dalam Negeri berhati-hati dalam mengambil sikap terkait proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Aktivis ICW Tama S. Langkun menilai pernyataan Menteri Gamawan Fauzi bahwa dia akan mundur jika proyek e-KTP ini tak selesai tahun 2012, arogan.
"Buat saya, itu pernyataan arogan, sebaiknya jadi kaca buat bercermin bukan malah jadi resisten," kata Tama di Warung Daun, Cikini, Sabtu 17 September 2011.
Apalagi, menurut dia kenyataannya banyak persoalan yang belum beres terkait pengadaan e-KTP. Salah satunya soal Nomor Induk Kependudukan (NIK)--yang punya arti penting untuk mencegah kecurangan pemilu dan juga data pajak.
Menanggapi hal itu, Plt. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman, mengatakan pernyataan Mendagri itu justru merupakan bentuk optimisme bahwa e-KTP akan selesai tahun 2012.
"Tidak bisa dilihat seperti itu. Memang ada pernyataan Pak Menteri akan mundur jika tidak selesai 2012, tapi itu artinya kami optimis," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menegaskan, target pelaksanaan e-KTP tetap dipatok tahun 2012 mendatang. Jika target itu meleset, mantan Gubernur Sumatera Barat ini siap mundur dari jabatannya sebagai Mendagri.
"Kalau 2012 tidak selesai saya siap mundur," ucap Gamawan dalam pertemuan dengan pimpinan media cetak dan elektronik di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu 14 September 2011.
Gamawan menyatakan dia meyakini e-KTP akan selesai pada waktunya karena seluruh permasalahan teknis sudah dapat diatasi. (kd)
Saat Berdoa di Rakornas Pilkada, PAN Yakin Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Gelar Rakornas Pilkada, PAN Harap Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
