- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali menegaskan ada dana yang mengalir dari perusahaannya ke Kongres Demokrat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, pun meminta mantan koleganya itu membuktikan adanya aliran dana tersebut. Uang itu diklaim berasal dari perusahaan Nazaruddin, Permai Grup.
"Ya buktikan saja. Dibuktikan secara hukum. Jadi jangan hanya ngomong saja, disampaikan ke penegak hukum berikut dengan bukti-bukti hukumnya yang menguatkan tuduhan dia," kata Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 September 2011.
Seperti diketahui, kemarin usai diperiksa KPK, Nazaruddin membeberkan aliran dana ke Kongres Demokrat. "Saya bilang kalau bulan Januari 2010 sampai Mei itu semua yang kelola namanya Eva," kata dia.
"Tapi pada hari H, bulan Mei itu, uangnya kan untuk dibawa ke Bandung, saya bilang ke Anas [Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat], serahkan saja ke Eva. Tapi Anas mengarahkan supaya uang itu dipegang oleh Yulianis [mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group]."
Menurut Nazaruddin, dia juga membeberkan sumber dana itu dari mana saja. "Sumbernya dari proyek Hambalang yang diserahkan oleh pengusaha yang namanya Mahfud langsung ke Yulianis," kata dia.
Keterangan Nazaruddin ini memperkuat keterangan dari Yulianis sebelumnya. Kepada Komite Etik KPK, Yulianis menyatakan ada uang Rp30 miliar dari perusahaan untuk kongres Partai Demokrat.
Yulianis mengatakan, uang perusahaan yang dibawa ke Bandung pada Kongres Partai Demokrat sebesar Rp30 miliar uang tunai. Sementara dalam bentuk mata uang dolar ada US$5 juta. Dengan rincian dari perusahaan US$2 juta dan dari sponsor US$3 juta.
Menurut Ramadhan, sudah banyak pernyataan Nazaruddin yang tidak benar. "Lama-lama kami sudah kebal dengan kicauannya. Sudah immune-lah, karena terlalu sering. Kami standar, ikuti saja proses hukum yang berlaku," ujarnya. (eh)
Israel Bombardir Rafah, Peringatan AS Diabaikan
Pasukan Israel membombardir wilayah Rafah, pada Kamis, 9 Mei 2024 ketika Benjamin Netanyahu mengabaikan ancaman Presiden AS, Joe Biden untuk menahan pasokan senjata.
