- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Gubernur Jawa Timur, Soekarwo terkait penyelesaian ganti rugi korban lumpur Sidoarjo. Hasil pertemuan itu, pemerintah meminta ganti rugi di tiga wilayah yang terkena dampak luapan lumpur segera diselesaikan.
"Saya harus melakukan pendekatan solusi kasus lumpur Sidoarjo di tiga desa, " kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Istana Presiden, Jakarta, Selasa 20 September 2011.
Ketiga daerah itu adalah Besuki, Pejarakan, dan Kedung Cangkring. Menurut Soekarwo, pihaknya menawarkan kepada pemerintah pusat solusi untuk penuntasan pembayaran.
Pemerintah Jawa Timur,, tambah Soekarwo, meminta kepastian pelunasan di tiga desa itu. Karena, di APBN 2012 pelunasan ganti rugi itu dijadwalkan sudah harus dilunasi. "Ya itu Januari mulai dibayar lunas yang tiga desa itu," kata dia.
"Mendorong untuk pembayaran, jadwal yang dibuat April 2012 sudah selesai dibayar semuanya," ucapnya.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, Senin nanti Presiden SBY akan menandatangani peraturan presiden soal pembayaran ganti rugi. "Ini sudah kita bahas secara subtansi, saya besok ke lapangan untuk menjelaskan itu," kata dia.
Selain itu, rencananya Wakil Presiden Boediono akan meninjau lokasi pada Kamis 22 September 2012 nanti.
Dalam penetapan presiden itu, kata Djoko, menyoal 9 RT yang masuk area terdampak. "Terus pembayarannya untuk tahun 2011 ini terbesar yang sudah dibayarkan Lapindo," kata dia
Sementara itu, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala mengatakan tiga desa yang disebutkan itu berada di luar peta terdampak lumpur Sidoarjo. Sehingga, pelunasan ganti rugi ketiga desa itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Itu kan di luar peta terdampak, kami tetap mengacu Perpres yang lalu. Di luar peta terdampak itu pemerintah yang bertanggung jawab," kata Andi.
Uruguay dan Indonesia Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Pemerintah Republik Oriental Uruguay menjajaki kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Republik Indonesia.
