- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berjanji untuk mengundang Komisi Pemberantas Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat Badan Anggaran DPR.
Namun, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, hingga kini hal itu masih sebatas wacana. Sebab, menurut dia, hingga kini belum ada undangan resmi dari DPR ke KPK.
"Itu baru wacana, toh. Belum ada surat. Nanti kalau ada surat, akan kami tanggapi," kata Busyro di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 September 2011.
Andaikan surat undangan dari DPR telah diterima secara resmi, menurut dia, komisi yang dipimpinnya belum tentu akan memenuhi undangan itu. Sebab, untuk menanggapinya KPK perlu mempertimbangkan banyak hal.
"Terutama independensi kami. Marwah kami itu integritas dan independensi. Kalau ada permintaan kami pertimbangkan. Jadi, belum tentu iya, belum tentu menolak. Iya atau tidak, ada argumen yang cantik, indah," kata dia.
Padahal, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kaget saat KPK mengaku tidak pernah diundang memantau rapat pembahasan anggaran. Menurut dia, Dewan selalu mengundang KPK untuk memantau rapat anggaran dan menjawab pertanyaan mendasar di publik berkaitan Banggar.
Pengawasan terhadap rapat-rapat Badan Anggaran DPR dirasa perlu seiring maraknya dugaan permainan anggaran oleh Banggar. Hal ini ditandai dengan kasus Kemenpora dan Kemenakertrans, sehingga Banggar mendapat sorotan tajam, bahkan juga diusulkan untuk dibubarkan.
Busyro menuturkan, meski nantinya tidak ikut rapat Badan Anggaran, KPK tetap bisa memantau. "Dengan cara-cara kami. Pakai indra keenam," ujar Busyro setengah bercanda. (art)
