- airliners.net
VIVAnews - Kejaksaan Agung kembali mencegah pejabat PT Merpati Nusantara Airlines. Kini giliran Direktur Keuangan, Guntur Aradea yang dicegah ke luar negeri.
Pencegahan ini berdasarkan surat keputusan Nomor Kep-243/D/Dsp.3/09/2011. Surat itu dikeluarkan pada tanggal 21 September 2011. "Sore ini telah di faks ke Imigrasi," kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad di Jakarta, Rabu 21 September 2011.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah mencegah mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, ke luar negeri terkait penyidikan kasus korupsi penyewaan pesawat.
Kejaksaan juga telah menetapkan dua bekas pejabat Merpati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sewa pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 dari perusahaan TALG di Amerika Serikat.
Kasus ini berawal pada tahun 2006, saat Direksi PT Merpati Nusantara Airlines menyewa dua pesawat Boeing 737 dari perusahaan TALG di Amerika Serikat. Biaya sewa untuk masing-masing pesawat seharga US$500 ribu.
Uang sebesar US$1 juta sudah dibayarkan ke rekening Hume & Associates melalui transfer Bank Mandiri. Namun, hingga kini pesawat tersebut belum pernah diterima PT Merpati Nusantara Airlines.
Tim Jaksa Penyidik kemudian mengendus adanya indikasi tindak pidana korupsi sebesar US$1 juta dalam kasus tersebut, sehingga meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.
Kejaksaan sendiri telah memeriksa mantan Dirut Merpati Cucuk Suryosuprojo dan Hotasi Nababan sebagai saksi. Selain itu, kejaksaan juga telah memeriksa Presiden Direktur Merpati, Sardjono Jhoni, sebagai saksi.
Kasus ini mencuat setelah Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melaporkan adanya dugaan praktik penggelembungan harga pesawat Merpati tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
PDIP Bisa jadi Oposisi, Bantu Pemerintah Mengkoreksi Bukan Saling Berhadapan
Sikap politik PDIP yang saat ini ditunggu-tunggu, apakah memilih menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, atau ikut masuk di dalamnya.
