Boediono Pantau Semburan Lumpur Sidoarjo

Boediono
Sumber :
  • Antara

VIVAnews - Untuk pertamakalinya Wakil Presiden Boediono meninjau tanggul lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Boediono meminta agarĀ  Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) meninggikan bangunan tanggul untuk meminimalisasi kemungkinan jebol.

"Jadi harus dilakukan secara maksimal," kata Boediono saat melakukan kunjungan ke lokasi tanggul lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 22 September 2011.

Peninggian tanggul, kata Boediono, juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa timbul saat terguyur hujan. Boediono meminta agar dalam pelaksanaannya, BPLS melakukan pekerjaan itu secara maksimal.

Meski baru sekali ini datang ke lokasi lumpur, Boediono mengaku terus memonitor semburan perkembangannya dari hasil laporan BPLS, Menteri Pekerjaan Umum dan berita yang ditayangkan di media massa.

Kondisi tanggul saat ini memiliki tinggi 12 meter, setelah ada penambahan 1 meter. Kepala BPLS Sunarso mengakui, permukaan lumpur yang kering terus meninggi dan bergerak ke utara.

"Permukaan lumpur terus menumpuk mendekati ketinggian tanggul dekat Jalan Raya Porong-Tanggulangi dan rel KA yang kerap mengalami longsor," kata Sunarso.

Untuk membantu mengurangi volume, BPLS terus mengoperasikan tiga kapal keruk dan mengalirkannya ke sungai Porong. Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto menyarankan agar dibuat sodetan di tanggul lumpur. Itu juga difungsikan untuk mengurangi volume dan mengalirkannya ke sungai.

Selasa 20 September lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait penyelesaian ganti rugi tiga daerah korban lumpur Sidoarjo. Ketiga daerah itu adalah Besuki, Pejarakan, dan Kedung Cangkring. Menurut Soekarwo, pihaknya menawarkan kepada pemerintah pusat solusi untuk penuntasan pembayaran.

Menanggapi soal ini, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala mengatakan tiga desa yang disebutkan itu berada di luar peta terdampak lumpur Sidoarjo. Sehingga, pelunasan ganti rugi ketiga desa itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Itu kan di luar peta terdampak, kami tetap mengacu Perpres yang lalu. Di luar peta terdampak itu pemerintah yang bertanggung jawab," kata Andi saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 20 September 2011. (Laporan: Tudji Martudji | Surabaya, umi)

Alasan Citroen Masih Enggan Pasarkan Mobil Hybrid di Indonesia
Konferensi pers

Mutia Ayu Cerita Kedekatan Sang Putri dengan Marthino Lio Pemeran Glenn Fredly

Dalam kesempatan itu, Mutia juga bercerita bahwa putrinya dengan Glenn, Gewa saat ini memiliki hubungan yang akrab dengan Marthino Lio.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024