- VIVAnews / Erik Hamzah
VIVAnews - Tim advokasi almarhumah Ruyati Binti Satubi telah menginvestigasi dan menelusuri proses pemancungan terhadap TKW di Arab Saudi pada 18 Juni lalu itu. Kesimpulannya, mereka berkeyakinan tidak mungkin pemerintah tidak tahu-menahu sebelumnya.
Tim advokasi terdiri dari aktivis beberapa organisasi masyarakat seperti Migrant Care, Fatayat NU, Kontras, Wahid Institute, dan anak almarhumah, Een Nuraenah.
"Tidak mungkin informasi qishas itu tidak diketahui," ujar Alai Nadjib, aktivis Fatayat NU, saat menggelar jumpa pers di kantor Migrant Care, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa 27 September 2011.
Dalam investigasi yang juga didukung oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, mereka menemukan beberapa fakta di lapangan.
"Pemancungan terjadi karena kelalaian negara yang tidak melaksanakan pembelaan hukum secara maksimal," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah, di tempat yang sama.
Berikut adalah hasil penelusuran tim advokasi di tiga daerah--Jeddah, Mekkah dan Madinah selama 7 hari sejak tanggal 11-20 Agustus 2011.
Pertama, tim advokasi menemukan bahwa makam Ruyati ada di Sarai' (Sharaya) Mekkah. "BNP2TKI telah melakukan kebohongan publik karena sebelumnya menyebut makam almarhum Ruyati berada di Ma'la," kata Alai Nadjib.
Kedua, KBRI maupun KJRI mereka nilai telah melakukan pengabaian informasi, sekaligus pembiaran, dalam kasus almarhumah Ruyati.
"Pasalnya, berdasarkan hasil investigasi kami, minimal 1 minggu sebelum qishas dilaksanakan, selalu ada pemberitahuan terperinci melalui televisi dan media setempat tentang identitas, jenis kelamin, asal negara, dan bentuk kesalahan sang terpidana sebelum eksekusi dilakukan," dia menjelaskan.
Ketiga, lemahnya KBRI dan KJRI dalam hal pelayanan dan perlindungan para TKI bermasalah. Menurut mereka, selama persidangan almarhumah Ruyati hanya didampingi seorang penerjemah, bukan seorang pengacara yang bisa memberikan pembelaan hukum baginya.
"Penerjemah ini adalah salah satu staf KJRI, namun identitas sang penerjemah hingga kini masih disembunyikan," ujarnya.
Keempat, KBRI dan KJRI mengabaikan hak-hak dasar keluarga almarhumah. Menurut mereka hal itu terbukti bahwa kedua pihak ini belum mengantongi berkas perkara pengadilan almarhumah, dengan alasan masih dalam proses pengajuan. "Padahal, sudah tiga bulan kasus ini berlalu," dia menambahkan.
Kelima, penjelasan KJRI bahwa sebelum qishas, mereka telah berusaha memintakan ampun, tidak dapat dibuktikan.
Keenam, almarhumah Ruyati binti Satubi dikenal pribadi yang sangat baik. "Hal itu dikuatkan pengakuan majikan pertama dan kedua, di mana Ruyati bekerja hampir 7 tahun."
Ketujuh, pembiaran diduga telah dilakukan lembaga perwakilan pemerintah di Saudi Arabia. Hal ini tampak dari maraknya penampungan ilegal TKI di Saudi Arabia.
Kedelapan, pemulangan jenazah almarhumah sulit dilakukan mengingat rumitnya sistem peradilan di Saudi Arabia. Namun, tim advokasi menyatakan mereka tetap mengirimkan surat permohonan kepada Raja Abdullah melalui KJRI, agar jenazah Ruyati dapat dipulangkan ke Tanah Air.
Kesembilan, selain almarhumah Ruyati, saat ini ada sekitar 42 TKI yang menanti hukuman qishas di Saudi Arabia. "Kami juga meminta pengampunan terhadap nasib mereka," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah pemerintah telah melakukan pembiaran dan tidak memberikan pendampingan hukum bagi Ruyati. "Tidak benar kalau disebutkan dalam kasus Ruyati tidak ada pendampingan hukum," kata dia
Menurut dia, pokok permasalahannya adalah tidak diberitahukannya jadwal eksekusi kepada perwakilan pemerintah RI. "Disesalkan dan dikecam pemerintah adalah pada saat eksekusi hukuman mati tidak diberitahukan secara lebih dini atau awal kepada pemerintah atau keluarga," ujarnya. Selengkapnya, baca di sini. (kd)
Posko Mudik Perempuan Bisa Cek Kehamilan, Tekanan Darah Hingga Sedia Kondom! Catat Titiknya
Pada momen mudik Lebaran 1445H ini, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) membuka Posko Mudik 'Posko OPOR Bu Bidan' di beberapa lokasi titik mudik. Ada di wilayah mana saja?
