- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -- Kasus pemancungan Ruyati binti Satubi pada Sabtu 18 Juni 2011 menggegerkan Indonesia. Sebab, eksekusi mati itu dilakukan tanpa pemberitahuan pada negara, juga pada keluarganya.
Meski lama berlalu, hari ini, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Advokasi dan Perlindungan TKI, serta Een Nuraenah, anak Ruyati menyampaikan tuntutan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, bukan tak mungkin apa yang menimpa Ruyati dialami tenaga kerja Indonesia yang lain.
"Meminta kepada Presiden SBY untuk memberhentikan, para pejabat/birokrat di badan/lembaga negara terkait penanganan TKI yang terbukti melakukan kebohongan publik terhadap masyarakat Indonesia, khususnya keluarga almarhumah Ruyati binti Satubi," kata Een saat menggelar jumpa pers di kantor Migrant Care, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa 27 September 2011.
Salah satu anggota TIM, Alai Nadjib menambahkan, SBY harus menarik para pejabat konsuler yang tidak memfasilitasi jaminan perlindungan hukum bagi almarhum Ruyati dan dinilai tidak memberikan informasi yang terbuka berkenaan dengan kasus Ruyati.
Selain itu, dia meminta Kemenlu untuk segera melakukan restrukturisasi dan jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). "Mengingat tidak efektifnya lembaga-lembaga terkait dalam perlindungan para TKI di Arab Saudi," ucapnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah meminta kepada Presiden SBY untuk melakukan diplomasi langsung secara head to head kepada Raja Saudi Arabia, sebagaimana dilakukan Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Presiden Filipina, Gloria Machapagal Arroyo, dan bukan membentuk satgas-satgas TKI yang hanya menghabiskan anggaran negara.
Menurutnya, hal itu juga menjadi perhatian beberapa warga Indonesia di Saudi Arabia yang disampaikan secara langsung kepada tim advokasi. "Mengapa presiden dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia terkesan enggan untuk berdiplomasi secara langsung kepada Raja Saudi," kata dia.
Oleh karenanya, Anis meminta Presiden untuk lebih memiliki kepekaan dan perhatian yang tinggi terhadap nasib para TKI, dan tidak menyibukkan diri dan waktu untuk membalas surat Nazaruddin, serta abai terhadap surat para TKI yang terlantar di Saudi Arabia.
"Pemerintah harus lebih transparan dan memberi informasi secara terbuka dan seluas-luasnya terkait dengan nasib tenaga kerja Indonesia berjumlah 42 yang tengah menghadapi vonis qishas di Saudi," ucapnya. (sj)
Prabowo Berkelakar Singgung Senyuman Berat, Anies: Kan Beliau yang Alami, Kita Biasa Aja
Prabowo dalam pidato di KPU menyinggung Anies dan Cak Imin karena melemparkan senyuman yang berat lantaran pernah mengalami kondisi yang sama.
