- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap, dalam rapat konsultasi, Senin, 3 Oktober 2011 nanti, pimpinan DPR tidak menanyakan proses materi penyidikan di KPK.
"Ketika mulai dibahas tentang proses materi di proses penyidikan di KPK, tentu pimpinan KPK tidak akan menjawab soal itu," ujar juru bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta, Jumat 30 September 2011.
Johan mengatakan, selain tidak akan dihadiri pimpinan Badan Anggaran, pimpinan DPR menjamin, dalam rapat konsultasi nanti hanya membahas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. "Saya kira DPR juga tidak akan terlalu jauh menanyakan soal itu," katanya.
Rapat konsultasi nanti juga, kata Johan, tidak akan mempengaruhi penyidikan kasus dugaan suap Kemenakertrans yang sedang dilakukan oleh KPK. Dimana salah satu prosesnya adalah meminta keterangan empat pimpinan Banggar.
"Kita meminta keterangan itu sebagai pribadi-pribadi, dan ternyata mereka (pimpinan DPR) sudah memahami bahwa pemanggilan KPK itu sebagai pribadi-pribadi yang kebetulan pimpinan," katanya.
Johan juga yakin, dalam rapat konsultasi nanti, tidak akan dihadiri oleh Badan Anggaran. Sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan. "Saya kira, kita menghormati surat itu. Kalau sudah yang melayangkan pimpinan DPR kan itu lembaga yang terhormat. Secara teori harus diisi orang-orang terhormat juga," katanya.
"Kalau sudah disampaikan di sana tidak akan melibatkan orang-orang Banggar, dalam suratnya juga tidak ada pimpinan Banggar, kita yakin tidak akan melibatkan pimpinan Banggar," tambahnya.
Polres Malang Bongkar Home Industry Sabu di Jatim
– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Malang berhasil membongkar praktik produksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
