- VIVAnews/Reza Putra
VIVAnews - Mabes Polri menyatakan beberapa pelaku aksi terorisme sebagai anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Termasuk, pelaku bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon dan gereja di Solo beberapa waktu lalu.
Terkait tudingan itu, sang amir, Abu Bakar Ba'asyir, mengatakan anggotanya mungkin saja terlibat aksi teroris selama ini. Namun, dia meminta organisasi yang dia pimpin tidak dipersalahkan. "Itu urusan anggota masing-masing," kata Ba'asyir di Mabes Polri, Jakarta, Senin 3 Oktober 2011.
Dia mengatakan, anggota JAT sangat banyak dan tersebar di daerah-daerah. Namun, lanjut dia, JAT tak pernah mengajarkan aksi serangan bom bunuh diri dan kekerasan lainnya. "JAT kan tidak berbuat itu dan mengajak melakukan bom bunuh diri," kata dia.
"Umpama pun ada anggota yang terlibat, kan nggak bisa disalahkan JAT-nya. Kalau misalkan ada polisi yang melakukan kesalahan, masak Mabes Polri dibubarkan. Kan itu urusan pribadi, apa Mabes mengajarkan mencuri."
Menurut dia, saat ini tidak tepat melakukan aksi dengan menggunakan senjata. Karena, orang-orang yang dianggap sebagai musuh tidak melakukan penyerangan. "Perlawanan dengan senjata itu harus, tapi saat ini belum mampu. Jadi tidak ada program itu," kata dia.
"Jihad itu tidak boleh emosi, harus ikhlas dan sesuai kemampuan. Jadi tidak seenaknya sendiri."
Setidaknya ada dua ledakan bom bunuh diri pada tahun 2011 ini. Pada 15 April, ledakan bom bunuh diri terjadi di Masjid Adzikra Mapolresta Cirebon. Sang pelaku, Muhammad Syarief, tewas di tempat. Puluhan orang luka-luka.
Sementara itu, pada 25 September, bom bunuh diri kembali terjadi. Kini ledakan laknat itu terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo Jawa Tengah. Ahmad Yosepa Hayat yang belakangan diketahui sebagai pelaku bom bunuh diri itu tewas di tempat. Polisi menuding pelaku aksi-aksi itu sebagai anggota JAT.
Selesaikan Persoalan Papua, Jusuf Kalla Beri Saran Begini ke Prabowo-Gibran
Salah satu tantangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti adalah persoalan konflik di Papua. Jusuf Kalla yang pernah tangani konflik Aceh, ikut memberi saran
