- Beno Junianto (VIVAnews)
VIVAnews - Kementerian Pendidikan Nasional adalah salah satu kementerian yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait transparansi. Apa tanggapan Menteri Pendidikan, M.Nuh?
"Sampai sekarang saya tidak tahu bagian mana yang tidak transparan," kata M.Nuh usai menghadiri HUT TNI di Cilangkap, Rabu 5 Oktober 2011.
Meski demikian, dia mengucapkan terima kasih jika ada lembaga yang memberikan surat teguran atau peringatan soal transparansi. "Karena tugas saya membangun sistem good governance yang salah satu unsurnya adalah transparansi," kata dia.
Sudah dipanggil Wapres Boediono soal ini? "Belum ada panggilan. Padahal, Sabtu lalu ketemu Wapres tapi tidak bicarakan apa-apa."
Hari ini dia mengaku akan rapat dengan Wapres, namun tidak membahas masalah laporan KPK ini.
Sebelumnya, Ketua KPK, Busyro Muqoddas, melaporkan tiga kementerian yang dinilai perlu perbaikan transparansi ke Presiden SBY, yakni Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional. "Untuk perbaikan sistem, bukan tuduhan korupsi."
Laporan ini berada di tengah pusaran wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang menurut SBY dilaksanakan sebelum 20 Oktober mendatang.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan penilaian UKP4--yang menyatakan nilai merah merata di semua kementerian--bukan satu-satunya alasan untuk merombak kabinet. "Saya pikir soal merah, biru, hijau itu tidak the only assesment untuk ada reshuffle," kata Dipo, beberapa waktu lalu.
Penilaian Presiden, imbuhnya, lebih komprerensif. Evaluasi kabinet tidak hanya berdasarkan nilai rapor versi UKP4, akan tetapi juga fakta integritas dan kinerja kementerian bersangkutan.
Sejarah Tercipta Thomas Cup dan Uber Cup, Sempat Tertunda Gegara Perang Dunia II
Thomas Cup dan Uber Cup merupakan salah satu kompetisi bulutangkis bergengsi di dunia dengan menggunakan sistem beregu putra dan putri.
