- Facebook Ramadhan Pohan
VIVAnews - Komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutuskan beberapa pimpinan dan pegawainya yang terindikasi melanggar kode etik.
Dua pimpinan dan pegawai dinyatakan bebas murni, dua lagi, dari pimpinan dan pegawai, dinyatakan melakukan pelanggaran ringan.
Meskipun demikian, diketahui setidaknya ada tiga orang komite etik yang menyatakan berbeda pendapat dalam memutuskan Chandra M Hamzah, Haryono Umar, Ade Raharja, dan Bambang Sapto Pratomo Sunu melanggar atau tidak.
Terkait hal ini, dua politisi Partai Demokrat dan Golkar sepakat jika mereka wajib untuk membuka diri di hadapan publik.
"Saya kira bagus juga untuk diketahui, siapa yang menyatakan dissenting opinion. Karena publik ingin tahu kan tentang apa yang terjadi di sana," ujar Ramadhan Pohan, Wasekjen Partai Demokrat, saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Kamis 6 Oktober 2011.
Menurut Pohan, hal itu mutlak dilakukan karena KPK bukan milik komite etik. Lembaga pemberantas korupsi itu adalah milik masyarakat, jadi harus membuka dirinya untuk masyarakat.
"Kita tetap memberikan kepercayaan yang tinggi, kepada KPK, sembari tetap melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dibuat oleh KPK," jelasnya.
Senada dengan Pohan. Anggota DPR, dari fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo juga mengusulkan agar komite etik terbuka, siapa anggotanya yang menyatakan pimpinan KPK melanggar kode etik dan siapa yang menolerir besar-besaran.
"Dissenting opinion itu membuktikan adanya sebuah pelanggaran. Walaupun cuma tiga orang, mestinya dibuka siapa yang berbeda itu," kata Bambang.
Dia mengatakan, meskipun komite etik telah memutuskan bebas, namun harus dijadikan pelajaran penting bagi seluruh pimpinan KPK untuk sungguh-sungguh bekerja dengan bena. Agar kepercayaan publik terhadap KPK kembali pulih.
"Jangan ada lagi 'main mata' dengan kelompok tertentu, agar perang melawan korupsi tidak tebang pilih," ucapnya. (sj)
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
