Menkopolhukam, Djoko Suyanto

Komisi I, Titik Mana yang Dicaplok Malaysia?

Peta Kalimantan
Sumber :

VIVAnews -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengaku tidak mengetahui Malaysia melakukan kegiatan budidaya Penyu dan membangun obyek wisata di Camar Bulan dan Tanjung Datu.

"Di mana tempatnya mereka berusaha itu? Wilayah itu koordinatnya di mana, kampungnya apa?," ujar Djoko di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2011.

Djoko meminta kepada Komisi I menunjukkan wilayah tempat usaha tersebut terletak di koordinat mana dan kampung apa. "Coba tanya dulu ke Komisi I yang mana wilayahnya supaya kita jelas. Jadi jangan menebak-nebak. Saya harus jelas," tegasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam menegaskan, tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat.

"Pegangan kami itu perjanjian perbatasan RI-Malaysia tahun 1978. Di situ sudah ditetapkan koordinatnya. Tidak berubah. Saya tidak tahu di mana dicaploknya," kata Djoko Suyanto.

Djoko mengakui bahwa ada beberapa titik-titik penanda perbatasan RI-Malaysia yang sudah hilang terkena abrasi. Tetapi, kata Djoko, itu tidak menjadi masalah karena kedua negara berpatokan pada koordinat-koordinat berdasarkan perjanjian 1978 itu. "Pegangan kami sementara ini. Tidak ada pegangan lain," kata Djoko.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan berdasarkan informasi yang dimiliki Komisi I DPR menunjukkan Malaysia melakukan kegiatan budidaya penyu dan membangun obyek wisata di daerah itu. Mahfudz menjelaskan, Camar Bulan dan Tanjung Datu diketahui masih termasuk dalam wilayah Kalimantan Barat, Indonesia.

Namun di wilayah itu, berdasarkan informasi yang dimiliki komisi I, sering dimasuki oleh polisi Diraja Malaysia pada saat berpatroli. Mahfudz mencemaskan kasus Sipadan dan Ligitan bisa terjadi lagi dengan cara yang sama pada Camar Bulan dan Tanjung Datu.

Malaysia dulu mengklaim Sipadan dan Ligitan karena di daerah itu ada kegiatan warga negaranya. "Kalau kita lihat kan Tanjung Datu dan Camar Bulan sudah dikelola Malaysia, mereka mau tunjukkan bahwa mereka eksis di sana. Makanya ini jadi problem yang serius bagi pemerintah. Untuk itu kita harus tegas mengambil sikap," kata Mahfudz. (sj)

SKK Migas: Komersialisasi Migas Harus Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri
Ilustrasi tagian listrik PLN membengkak.

Tarif Listrik April-Juni 2024 Diputuskan Tidak Naik

Kebijakan tidak menaikan tarif listrik pada April-Juni 2024 merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024