- Antara/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, penggunaan istilah 'pencaplokan' dalam pemberitaan meresahkan para prajurit di lapangan.
Istilah 'pencaplokan' digunakan terkait masalah perbatasan dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu.
"Istilah pencaplokan menyebabkan prajurit gundah karena seolah-olah mereka tak jalankan tugas dengan baik," ujar Agus saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2011.
Dia meminta, jangan lagi gunakan kata pencaplokan. Karena, katanya, selama ini para prajuritnya di lapangan menjalankan tugas dengan baik berpatroli di wilayah perbatasan. Bahkan menjaga patok perbatasan tidak ada yang bergeser.
"Pangdam sudah mengecek patok tak ada bergeser. Kami tegaskan tidak ada pencaplokan," kata Agus.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin menyatakan bahwa batas wilayah Indonesia di Camar Bulan dan Tanjung Datu telah bergeser dari acuan garis peta Van Doorn 1906 buatan Belanda dan peta Federated Malay State Survey 1935 buatan Inggris.
"Mou antara team Border Committee Indonesia dengan pihak Malayasia tahun 1976 dan 1978, garis batas itu diubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut diatas," kata Tubagus kepada VIVAnews.com, Senin 10 Oktober 2011.
Perubahan garis wilayah tersebut, lanjut Tubagus berpotensi menghilangkan kekayaan alam Indonesia karena kehilangan 1490 HA di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.
"Dengan hilangnya garis pantai tersebut Indonesia kehilangan wilayah teritorial laut, dan diprediksi dilaut itulah terdapat kandungan timah, minyak dan gas," kata Tubagus.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, berdasarkan informasi yang dimiliki Komisi I DPR menunjukkan Malaysia melakukan kegiatan budidaya penyu dan membangun obyek wisata di daerah itu. Mahfudz menjelaskan, Camar Bulan dan Tanjung Datu diketahui masih termasuk dalam wilayah Kalimantan Barat, Indonesia.
Namun di wilayah itu, berdasarkan informasi yang dimiliki komisi I, sering dimasuki oleh polisi Diraja Malaysia pada saat berpatroli. Mahfudz mencemaskan kasus Sipadan dan Ligitan bisa terjadi lagi dengan cara yang sama pada Camar Bulan dan Tanjung Datu.
Malaysia dulu mengklaim Sipadan dan Ligitan karena di daerah itu ada kegiatan warga negaranya. "Kalau kita lihat kan Tanjung Datu dan Camar Bulan sudah dikelola Malaysia, mereka mau tunjukkan bahwa mereka eksis di sana. Makanya ini jadi problem yang serius bagi pemerintah. Untuk itu kita harus tegas mengambil sikap," kata Mahfudz. (sj)
Gibran Absen di Upacara Hari Otoda, Tak Dapat Penghargaan Satyalencana
Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) di Surabaya, Jawa Timur.
