VIVAnews - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat tetap mengagendakan kunjungan ke wilayah perbatasan di Camar Bulan daan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Mereka akan memastikan apakah ada pelanggaran batas wilayah oleh Malaysia.
"Agenda kunjungan itu masih ada, karena kita ingin memberi dukungan kepada prajurit yang bertugas, enam bulan tanpa istri," kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq usai rapat kerja dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2011.
Menurut dia, masalah perbatasan bukan hanya di Kalimantan Barat saja. Pemerintah, kata dia, juga harus melihat bagaimana pola penjagaan perbatasan itu. "Misalnya daerah Papua kan luas, kemudian Kalbar belum lagi daerah yang lain," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
"Nanti kita akan lihat sepeti apa polanya, model pengawasannya, pengamanan, dukungan sarana prasarana, termasuk kebijakan anggaran."
Dia menambahkan, untuk menangani masalah perbatasan ini, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan pembangunan dan kontrol keamanan. Namun, untuk saat ini pendekatan pembangunan sepertinya belum bisa dilakukan secara maksimal.
"Nah kalau pendekatan pembangunan belum bisa kita lakukan, ya memang mau tidak mau kita harus memperkuat kontrol keamanan," kata dia.
"Tadi kita sudah mendengar yang dimiliki TNI untuk mengontrol di perbatasan tidak memadai. Jadi jangan sampai kita lepas dua-duanya. Pendekatan pembangunan lewat, pendekatan keamanan tidak maksimal. Itu nanti yang dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga yang nakal dan bermain-main." (umi)
Religion Ministry Issues 75 thousand Visas for Indonesian Hajj Pilgrims
Ministry of Religious Affairs (MoRA) has issued aroud 75,572 visas for Indonesian hajj pilgrims.
