- Antara/ Spedy Paereng
VIVAnews - Terhitung hari ini, produksi tambang underground (bawah tanah) dan tambang terbuka Grassberg PT Freeport Indonesia resmi dihentikan. Penghentian produksi tambang itu menyusul upaya sabotase dari kelompok tak dikenal.
"Ada upaya merusak pipa penyalur tambang dari Mile 74 ke pelabuhan di Mile 45," kata Nurhadi Sobirin, Vice President PT Freeport Indonesia untuk Grassberg Operation, Senin 17 Oktober 2011.
Sementara CEO PT Freeport Sinta Sirait menyatakan sabotase ini sangat mengganggu penyaluran konsentrat emas dan tembaga, dari areal tambang menuju pelabuhan Portsaid. Dia juga menambahkan karyawan--yang melakukan aksi mogok kerja sejak 15 September lalu-- juga membongkar pagar pembatas di Check Point satu Kuala Kencana areal manajemen Freeport. “Pagar pembatas areal manajemen di Mile 27 juga dilepas," paparnya.
Freeport memproduksi antara 220–230 ribu ton bijih per hari yang berasal dari tambang terbuka di Grassberg dan bawah tanah, Deep Ore Zone. Berdasarkan data tahun lalu, setiap ton bijih mengandung delapan kilogram tembaga dan 0,91 gram emas.
Data terakhir Oktober 2011, setidaknya 103,189 ton konsentrat telah dikapalkan. Produksi tambang bawah tanah per hari kini hanya sebanyak 49.513 bijih. Akibat penghentian produksi ini, negara dipastikan merugi sampai US$ 8juta. Selain itu, dana kemitraan sebesar 1 persen atau US$ 200 berpotensi hilang dan pendapatan karyawan sebesar Rp 577 ribu per hari juga bakal lenyap.
Sementara itu, juru bicara Polda Papua Kombes Wachyono menyatakan, pihaknya masih mengejar pelaku penembakan dan pembakaran mobil operasional Freeport yang menewaskan tiga karyawan. "Dengan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Kami juga menggunakan anjing pelacak untuk mengendus para pelaku."
Secara umum, kata dia, situasi Timika sampai saat ini masih kondusif. ''Saat ini masih aman tekendali,'' tuturnya. (Laporan: Banjir Ambarita, Papua, eh)
Menpan-RB Sebut ASN 38 Kementerian-Lembaga Prioritas Pindah ke IKN setelah Agustus
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkap ada sebanyak 38 kementerian dan lembaga yang menjadi prioritas pertama untuk dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
