- VIVAnews/Permadhi
VIVAnews - Proses penerapan program e-KTP di sejumlah daerah dinilai gagal dan tak sesuai target. Pemerintah pun dituntut menunda pembayaran dana proyek tersebut kepada konsorsium.
"Hasil penelusuruan atau investigasi yang kami lakukan menemukan sejumlah fakta jika penerapan proyek e-KTP di sejumlah daerah jauh dari target yang ditentukan. Karena itu pemerintah harus menunda pembayaran awal proyek tersebut," kata Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA), Andi Syahputra, saat dihubungi di Jakarta, Senin 17 Oktober 2011.
Menurut Andi, penundaan pembayaran ini justru akan menghindari kerugian negara. Penundaan ini juga akan memberikan kesempatan bagi KPK, BPK, Kejaksaan Agung, dan polisi untuk mengusut dugaan korupsi.
Andi mencontohkan, penerapan e-KTP di Jakarta merupakan salah satu contoh dari tidak sempurnanya proyek tersebut. Bahkan Pemrov DKI Jakarta dengan tegas menyatakan penerapan e-KTP yang ditargetkan selesai pada akhir 2012 mustahil tercapai.
"Bagaimana dengan daerah lain dengan infrastruktur atau fasilitas yang lebih buruk dibandingkan Jakarta? Sebab itu, pencairan dana awal proyek itu sebaiknya tidak dilakukan dulu," ujarnya.
Hasil investigasi GOWA di sejumlah kabupaten di Jawa, lanjut Andi, juga menunjukkan hal serupa. Di Kota Sukabumi, Pemkot setempat malah meminta agar proyek ini dihentikan karena alasan teknis. Program ini akan dilanjutkan setelah pemda setempat menerima semua fasilitas e-KTP sesuai dengan spesifikasi dari pusat
Di Kota Pekalongan pelaksanaan program e-KTP juga terkendala masalah teknis seperti peralatan datang terlambat serta peralatan kurang lengkap. Koneksi jaringan di sejumlah kecamatan belum tersambung atau masih dalam proses pemasangan parabola.
Sementara di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, dilaporkan alat pemindai sidik jari yang dijanjikan empat setiap kelurahan hingga saat ini tersedia hanya dua. Untuk Kecamatan Panakukang pelaksanaan e-KTP telah berjalan pada 16 hingga 19 September 2011.
Untuk Kota Palopo, peralatan berupa komputer, mesin sidik jari dan kamera foto telah didistribusikan pada setiap kecamatan sebanyak 1 buah. Padahal yang dijanjikan pemerintah pusat masing-masing kecamatan mendapat dua buah. Namun hingga 22 September pelaksanaan e-KTP belum berlangsung karena menunggu tenaga operator yang mengoperasikan peralatan pembuatan e-KTP.
Pelaksanaan e-KTP di Poso dan Palu, Sulawesi Tengah juga mengalami sandungan. Untuk Poso, program e-KTP belum berjalan meski pemuka masyarakat pernah dikumpulkan satu kali untuk sosialisasi e-KTP.
Sejauh pengamatan GOWA, di kantor kecamatan tidak ada spanduk atau pemberitahuan secara tertulis. Meski telah ada peralatan pemindai sidik jari, komputer dan spanduk pemberitahuan pembuatan e-KTP namun belum ada warga masyarakat yang membuat e-KTP.
Prada Ardiansyah, Prajurit TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia
Satu prajurit TNI yang menjadi korban tersambar petir di dekat Mabes TNI, Cilangkap, meninggal dunia, karena pendarahan di telinga
