- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews -- Enam orang dikabarkan tewas saat pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat terhadap Kongres Papua III yang berlangsung di Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura, Rabu 19 Oktober 2011. Selain itu, beberapa orang ditangkap karena kongres itu dianggap bertujuan melepaskan papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Maka Gubernur Papua, Syamsul Rivai, mempersilakan warganya untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk menggelar kongres. Namun, dia meminta masyarakat Papua untuk mamatuhi undang-undang.
"Silahkan berkumpul, mengeluarkan pendapat itu sah-sah saja. Tapi jangan menyinggung NKRI, jangan melenceng dari aturan yang berlaku, apalagi mencoba mendirikan negara dalam negara," kata Syamsul Rivai di kantornya, Papua, Jumat 21 Oktober. "Jika itu yang terjadi maka akan ditindak tegas."
Menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Seluruh rakyat, termasuk warga Papua, harus menjaga keutuhan negara. "NKRI wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Jika ada yang mencoba mengganggunya, seluruh rakyat Indonesia akan menghadang, dan tentu yang berada di Papua menjadi front pertama yang menghadangnya," tegas dia.
Dia menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah sangat toleran dengan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua itu. Namun, karena dinilai sudah melenceng dengan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan mendeklarasikan Negara dan pemerintahan, aparat tidak bisa tinggal diam. "Pemerintah sangat menghargai kebebasan berpendapat, tapi jika sudah melenceng jauh tidak mungkin diam saja," paparnya.
Menurut dia, tindakan tegas dari aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada kongres itu sudah tepat dan sesuai dengan prosedur. "Mereka yang ditangkap dan saat ini diproses adalah orang-orang yang diduga memiliki pengaruh dalam kongres, melanggar aturan dan perundang-undangan. Jadi tindakan aparat sudah sesuai ketentutan yang berlaku, tutur dia.
Sedangkan, terkait adanya korban jiwa dalam pembubaran itu dia anggap hanya sebagai dinamika di lapangan saja. "Jatuhnya korban yang tidak diinginkan, hanya dinamika lapangan saat penanganan," katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol BL Tobing mengatakan aparat terpaksa melakukan pembubaran kongres karena sudah melenceng dan mencoba merongrong NKRI. "Kami sudah memberikan toleransi," kata dia.
"Kongres berjalan tanpa ada surat izin, kemudian hari pertama terjadi pengibaran bintang kejora, kemudian malah mencoba mendirikan sebuah negara. Ini kan jelas melanggar, tentu harus ditindak," ujarnya.
Minta Bukti
Terkait kabar tewasnya enam orang dalam peristiwa itu, BL Tobing meminta bukti jika mereka tewas akibat ditembak oleh aparat. Dia juga mempersilakan Komnas HAM untuk turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi itu. "Kalau memang ada 6 orang menjadi korban dan diduga ditembak, silakan serahkan datanya. Jangan hanya katanya-katanya," kata dia.
"Kalau memang itu ditembak, tunjukan bukti itu dilakukan aparat, nanti oknumnya akan diproses."
Sedangkan, menurut Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Matias Murib, tim Komnas HAM pusat segera turun melakukan investigasi terkait aksi pembubaran dan tewasnya sejumlah warga dan peserta kongres. "Minggu depan, komnas HAM pusat akan turun melakukan penyelidikan," ucap dia.
Keenam orang yang dikabarkan tewas itu adalah James Gobay 25, Yosaphat Yogi (28), Daniel Kadepa (25), Maxsasa Yewi (35), Yacob Samnsabra (53), Pilatus Wetipo (40). Sedangkan yang luka-kula akibat dipukul dan dipopr aparat, Ana Adi (40), Miler Hubi (22), Matias Maidepa (25).
Laporan: Banjir Ambarita l Papua
Ambisi Tim Bulutangkis Indonesia Raih Juara Piala Thomas dan Uber 2024
Optimisme kemenangan dirasakan timnas Indonesia untuk merebut kembali piala di turnamen bergengsi Piala Thomas dan Piala Uber 2024
