- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, meminta KPK memaksimalkan fungsi dan kewenangan yang mereka miliki guna menangani kasus-kasus korupsi berskala besar yang selama ini belum menemui kemajuan signifikan.
“Yang berkembang dalam rapat internal Komisi III DPR, kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK seharusnya lebih banyak diarahkan untuk fungsi pencegahan korupsi ketimbang sekadar diimplementasikan untuk penindakan,” kata Suding di sela-sela uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 24 Oktober 2011.
Suding berpendapat, KPK sebagai sebuah institusi yang diberi kewenangan begitu besar, seharusnya dapat melakukan penindakan untuk kasus-kasus berskala besar seperti kasus menyangkut aliran penerimaan dan pengeluaran uang negara.
“Jadi fokusnya harus betul-betul ke kasus berskala besar, tidak hanya kasus remeh-temeh, meskipun kita juga tidak bisa menafikan kasus-kasus lain yang berskala kecil,” kata Suding.
Ia berpandangan, kasus korupsi berskala kecil sebaiknya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, namun atas koordinasi dan supervisi dari KPK.
“KPK bisa mendorong penanganan kasus-kasus kecil untuk ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, supaya KPK sendiri betul-betul menangani kasus berskala besar,” kata dia.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, juga menekankan pentingnya KPK memperkuat langkah pencegahan korupsi. “Harus concern kepada perlunya perubahan strategi pemberantasan korupsi. Prevention harus lebih diutamakan, karena strategi represi di hilir dampaknya tidak memuaskan. Ada persaingan antarpenyidik, dan korupsi tidak berkurang,” ujarnya. (umi)
Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Kemnaker Ajak Jepang Investasi Pelatihan Bahasa
Kemnaker mengajak pemberi kerja Jepang untuk berinvestasi dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang bagi kandidat SSW Indonesia.
