- REUTERS/ Muhammad Yamin
VIVAnews – Papua terus bergolak. Setelah Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, AKP Dominggus Otto Awes, tewas ditembak dari jarak dekat saat sedang berpatroli di Bandara Mulia, Senin 24 Oktober 2011, Pos Komando Taktis Brimob di Mulia yang berlokasi tak jauh dari Mapolres Puncak Jaya, diserang dan ditembaki dari atas gunung oleh kelompok bersenjata pada Selasa kemarin, 25 Oktober 2011.
Hari ini, Rabu 26 Oktober 2011, ketegangan di Papua tak jua surut. Satu unit mobil patroli milik Freeport diberondong tembakan kelompok bersenjata di mile 35 Jalan Tembagapura, ketika sedang melakukan patroli rutin.
Ini bukan satu-satunya penembakan di kawasan Freeport. Pekan lalu, Jumat 21 Oktober 2011, tiga korban tewas terkena tembakan misterius di Freeport, salah satunya karyawan perusahaan kontraktor untuk Freeport, Aloysius Margono – paman Roy Suryo yang duduk di Komisi I DPR RI.
Menanggapi berbagai aksi kekerasan yang makin mencemaskan di Papua, Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan intelijen, Mahfudz Siddiq, menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) harus memperkuat operasinya di Papua, terutama bila ada indikasi berbagai insiden tersebut terkait aksi separatisme.
“BIN dan BAIS harus perkuat operasi mereka, terutama kontra-intelijen, dalam menghadapi anasir separatis,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2011. Menurutnya, sebetulnya kekuatan separatis di Papua tidak besar dalam jumlah anggota maupun persenjataan, dibanding dengan Gerakan Aceh Merdeka dahulu.
Isu Internasional
Masalahnya, kata Mahfudz, “kekuatan separatis Papua menjadi berbahaya karena berpotensi menjadi isu internasional, terkait problem historis-politis dalam penanganan Papua.” Oleh karena itu, Mahfudz mengingatkan pemerintah untuk meminimalisir sebisa mungkin pola-pola pendekatan represif militeristik dalam menangani berbagai persoalan di Papua.
Wasekjen PKS itu juga berpendapat, penanganan masalah keamanan di Papua harus tetap mengedepankan aparat kepolisian, sementara TNI diturunkan untuk diperbantukan dalam situasi yang sulit. “Kekuatan TNI harus difokuskan pada penjagaan wilayah-wilayah perbatasan negara yang rawan senagai jalur akses dan infiltrasi anasir separatis,” kata Mahfudz.
Ia memperingatkan TNI agar jangan sampai terpancing melakukan aksi militeristik. “Ini penting, karena bisa jadi ada pihak-pihak yang memang ingin memancing TNI untuk turun tangan dalam skala lebih besar, sehingga akhirnya mereka bisa memunculkan isu pelanggaran hak azasi manusia, dan membawa isu Papua ke ranah internasional,” kata Mahfudz mewanti-wanti.
Hal yang juga tak kalah pentingnya, imbuh Mahfudz, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua harus terus berkonsentrasi untuk mengefektifkan program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di sana, dalam kerangka otonomi khusus Papua. (ren)
Hubungannya Diduga Retak karena Orang Ketiga, Begini Kata Syifa Hadju Soal Perselingkuhan
Menurut Syifa Hadju, setiap orang dalam sebuah hubungan pasti akan belajar menerima kekurangan pasangan masing-masing.
