- REUTERS/ Stringer
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto dan pejabat terkait untuk melakukan dialog dengan amnesty internasional. Pejabat negara ini diperintah menjelaskan posisi dasar Indonesia, khususnya terkait permasalahan Papua.
"Agar tidak ada misunderstanding, Indonesia terbuka dan negara demokrasi," kata SBY, ketika membuka sidang kabinet Paripurna, di Kantor Sekretariat Negara, Kamis 27 Oktober 2011
SBY mengatakan kebijakan pemerintah terkait Papua bisa dipertanggungjawabkan. Demikan pula dengan hukum yang ditangani oleh TNI dan Polri. "Sanksi hukum yang sama. Ratusan orang ditahan di New York, ratusan orang ditahan di Inggris dan juga yang tejadi di seluruh dunia," ujarnya.
Yudhoyono juga berpesan kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. "Wanti-wanti saya terhadap Panglima dan Kapolri. Cegahlah tindakan anggota yang melebihi kepatutannya. Jangan ada ekses apapun. Tapi jika ada yang melakukan (kekerasan), hukuman juga harus ditegakkan," kata SBY.
Selain berdialog dengan amesti internasional, SBY juga meminta adanya dialog dengan LSM lain. "Indonesia sangat terbuka dengan apa yang mereka tuduhkan ada pelanggaran HAM di dua provinsi," kata dia.
Selanjutnya SBY mengaku optimistis dengan kesungguhan pemerintah menjalankan program-program khusus di Papua dan Papua Barat.
Terpopuler: Negara Tanpa Malam hingga Olahraga Ringan Setelah Lebaran
Round-up kanal Lifestyle pada Jumat, 19 April 2024. Salah satunya tentang deretan olahraga ringan yang bisa dilakukan setelah lebaran.
