VIVAnews - Komisi Nasional Perempuan meminta pemerintah menjamin pemulangan pekerja migran. Tidak hanya perjalanan dari luar negeri ke Jakarta, namun sampai ke daerah asal dengan selamat, dan memastikan pemulihan terhadap mereka.
"Selama sistem perlindungan belum dibenahi secara komprehensif, persoalan pekerja migran tidak berdokumen, dan terlantar seperti di Arab Saudi dan deportasi besar-besaran di Malaysia akan terus berulang," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Tumbu Saraswaty kepada VIVAnews.com, Senin 30 Oktober 2011.
Tumbu menjelaskan, sepanjang 2011, ada sekitar 5.206 pekerja yang dipulangkan. Januari sebanyak 1.420, April 2.351, Oktober hingga November sebanyak 1.435. "Namun angka sesungguhnya bisa jadi lebih tinggi," imbuhnya.
Kata Tumbu, pada pemulangan sebelumnya bahwa, penyebab banyaknya pekerja tidak berdokumen adalah karena mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi dari majikan, dan kemudian melarikan diri.
Berdasarkan data 2005-2010, jumlah mereka sekitar 71 persen dari seluruh pekerja migran tidak berdokumen yang dipulangkan. Hanya 28 persen yang dipulangkan karena masuk dengan visa umroh.
"Jadi mayoritas mereka adalah korban, bukan pelanggar keimigrasian. Oleh karena itu, mereka tidak bisa ditangani semata-mata sebagai persoalan keimigrasian, mereka adalah korban yang harus dipulihkan", tuturnya.
Menurut Tumbu, pemerintah seharusnya segera meratifikasi konvensi perlindungan pekerja migran dan keluarganya, serta mengadopsi ke dalam revisi UU No 39/2004. Peraturan itu dijanjikan tahun ini akan diratifikasi.
Hal itu penting untuk mengatur perekrutan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebaik-baiknya. "Sehingga mengurangi pemberangkatan yang ilegal," ujarnya.
Pengakuan TikToker Galih Loss Soal Video Diduga Menistakan Agama: Saya Menyesali Semua
Galih Loss menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat muslim atas konten yang dibuatnya.
