- REUTERS/ Muhammad Yamin
VIVAnews -- Tak hanya bersedia diaudit pihak lain. Kepolisian RI juga sedang melakukan audit internal terkait dana pengamanan dari PT Freeport Indonesia.
"Ya sekarang tim sudah bekerja," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo usai penyambutan kedatangan Indonesian Formed Police Unit, di Mabes Polri, Senin 7 November 2011.
Kapolri menambahkan, sejauh ini tak ditemukan hal yang menyimpang soal dana yang disebut sebesar US$14 juta di tahun 2010 itu. "Jadi begini, apa yang sekarang menjadi permasalannya itu kan ada di sana (Papua), dan itu semua sudah jelas soal tambahan yang jumlahnya tadi itu. Jadi begitu saja," kata dia.
Dia menambahkan, pihaknya juga mempertimbangkan kondisi polisi yang bekerja di Papua. " Anak buah yang ada di sana, dari sisi kehidupan yang sangat sulit," tambah dia.
Sebelumnya, Kapolri mengatakan akan mengevaluasi anggaran lembaganya. Kebutuhan operasional polisi harus dipenuhi untuk menghindari penerimaan dana dari pihak lain.
Menurut Timur, upaya meminta tambahan anggaran itu telah diajukan ke legislatif. Sementara itu, Polri sendiri saat ini berupaya memaksimalkan anggaran yang telah diberikan oleh negara.
Sebagaimana diketahui, setiap anggota polisi yang menjaga aset PT Freeport di Papua mendapat jatah Rp1,25 juta per bulan. Tak hanya polisi, anggota TNI juga mendapat jatah yang sama. Selain untuk anggota polisi, dana dari Freeport juga untuk membangun sarana keamanan di Papua. Dana yang diberikan mulanya diperkirakan sebesar US$14 juta.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan anggota polisi di Papua karena kondisinya berbeda dengan daerah lain. Menurut Boy, untuk operasi di Papua memang memerlukan dana yang lebih besar dari daerah lain.
Dia menambahkan, dari anggaran Rp30 triliun yang diberikan oleh negara, hanya sekitar Rp4,2 triliun yang dialokasikan untuk biaya operasional. Sementara sekitar 70 persen anggaran itu hanya habis untuk belanja pegawai. Selengkapnya, baca: Alasan Polri Terima Dana dari PT. Freeport.
(eh)
Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum dengan Sesama Jenis, Kantor Disegel
Kantor Wali Nagari Singguliang Lubuak Aluang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disegel oleh warga setempat, Kades dituduh hubungan sejenis
