- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan sedikitnya tiga hal saat bertemu dengan Menteri Perburuhan Kerajaan Arab Saudi, Adel Muhammad Fakieh, hari ini di Jakarta. Mereka juga membicarakan nasib seorang pembantu asal Indonesia yang dihukum pancung di Saudi.
Menurut Muhaimin pertemuan itu adalah momentum bagi kedua negara untuk bersama-sama membenahi pola kerjasama di bidang ketenagakerjaan khususnya aspek perlindungan dan penempatan TKI, khususnya pembantu rumah tangga, di masa datang.
"Kami meminta Pemerintah Saudi Arabia agar dapat meningkatkan perlindungan TKI dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap TKI," kata dia seusai pertemuan di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa 8 November 2011.
Ketiga hal yang diangkat Muhaimin, pertama, mendorong terlaksananya nota kesepakatan bilateral. Kedua, mereka sepakat akan meningkatkan upaya perlindungan bagi pekerja formal di Arab Saudi.
Ketiga, kedua belah pihak sepakat agar perusahaan perekrut pekerja di Saudi dan Indonesia harus ditata ulang agar bisa menjaga standar mutu dan kualitas. "Sehingga tidak terjadi masalah yang akan datang," ucap Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin.
Terkait perlindungan model asuransi yang rencananya akan mereka lakukan akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana mekanismenya. "Perlindungan model sistem asuransi di daerah sana, menjadi kajian kami berdua. Kami mencari jalan terbaik secara hukum Saudi dan Indonesia," jelas Muhaimin.
Nasib Tuti
Secara khusus, dua menteri juga membahas soal Tuti Tursilawati, TKW yang terancam hukum pancung atas kasus pembunuhan di Saudi. "Kami berdua, pemerintah Indonesia dan Saudi bisa mendekati dan meyakinkan penundaan kepada keluarga yang terbunuh, maka di situ akan ada jalan. Tapi pemerintah kedua belah pihak berusaha supaya keluarga bisa memaafkan atau menunda," kata Muhaimin.
Dia menyatakan masih terus berupaya mencari jalan untuk menyelamatkan Tuti. Sekali lagi dia menegaskan, titik keselamatan buruh asal Cikeusik, Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat itu adalah sangat bergantung pada keluarga korban yang dibunuh.
"Kami sampaikan untuk dicari jalan keluar apakah penundaan atau pengampunan," kata Muhaimin. (ren)
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
