- Banjir Ambarita, Papua
VIVAnews - Tujuh anggota TNI dari Batalyon Infantri 755/Merauke Papua, sedang menjalani proses hukum, karena terindikasi terlibat kasus penganiayaan terhadap warga sipil di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Sekretaris Jenderal Dewan Papua, Thoha Al Hamid, mendorong proses hukum terhadap tujuh anggota TNI agar berjalan terbuka dan adil. Menurut dia, siapapun yang melakukan pelanggaran baik aparat maupun rakyat harus diproses secara hukum.
"Cuma memang selama ini banyak pengalaman sering kali proses terhadap aparat sering tidak terbuka bahwa ini momentun pemerintah menegakkan keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat," kata Thaha Al Hamid dalam diskusi 'Menemukan Solusi Papua' yang diselenggaran Rumah Perubahan di Komplek Duta Merlin, Jakarta, Selasa 8 November 2011.
Ia mengatakan penyakit misterius yang terjadi Papua adalah ketika ada demonstrasi, pengibaran bendera, dan kongres. Langsung aparat keamanan dikerahkan dengan menangkap dan memproses masyarakat Papua.
"Tapi kalau ada korupsi, Jakarta seolah-olah main mata, membiarkan, memelihara. Jadi ini waktunya SBY untuk menunjukkan serius menangani Papua," ujarnya.
Untuk itu kata Thaha, pemerintah RI harus membuka diri untuk membangun pendekatan dialog yang bermartabat dengan warga Papua.
"Apalagi beberapa waktu lalu SBY baru saja berpidato bahwa mau mendekati Papua dengan hati. Ini harus diterjemahkan konkrit, jelas dan jangan cuma retorika politik saja," ujarnya. (eh)
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
