VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengingatkan bahwa sikap kritis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) harus seimbang. Jangan TNI dan Polri yang selalu disalahkan.
"Aparat Polri, aparat TNI ditembaki, masyarakat yang dibunuh pelaku juga ada, Kontras dan Komnas HAM kok tidak ngomong juga," kata Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 8 November 2011.
Menurut Djoko, personel Polri dan TNI yang terbukti melanggar hukum itu sudah ada penanganannya. Salah satunya disidang melalui pengadilan militer untuk TNI, dan pengadilan umum untuk aparat polisi.
"Di Merauke, kalau tidak salah sekarang ada enam orang yang diduga melakukan tindakan yang tidak benar. Itu juga dihukum. Semua harus melihat dalam kacamata yang jelas seperti itu," ujar Djoko.
Djoko menyesalkan pernyataan-pernyataan yang langsung menuding Polri dan TNI melanggar hukum. Satu hal yang diingatkan Djoko, memburu pelaku kejahatan di Papua tidak seperti di kota besar lainnya seperti Jakarta dan Surabaya.
Medan yang berat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya perburuan pelaku kejahatan di Papua. "Saya dua tahun di Papua. Saya tahu betul kondisi geografi di sana bagaimana. Itu masalah yang harus diketahui teman-teman," jelas mantan Panglima TNI ini.
Untuk pengusutan kasus-kasus Papua seperti penembakan Kapolsek Mulia dan kasus Freeport saat ini sedang ditangani. Tetapi, Djoko menegaskan bahwa jangan terburu-buru menyebut aparat di lapangan melanggar HAM. "Kalau orang yang menembak Kapolsek dicari, jangan lalu dituduh melanggar HAM," tegas Djoko. (eh)
Film Badarawuhi di Desa Penari Bakal Tayang di 28 Negara Bagian AS
Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman Tanah Air. Film produksi MD Pictures berjudul Badarawuhi di Desa Penari akan segera tayang di Amerika Serikat.
