- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, mengungkapkan 400 perusahaan tambang batubara terindikasi non clean dan non clear. Penilaian ini berdasarkan hasil kajian pengusahaan batubara.
"Akibatnya potensi penerimaan negara jadi kurang maksimal. Terutama iuran maksimal pengusahaan batubara dan iuran produksi yang berkurang," kata Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Senin 14 November 2011.
Selain itu Jasin juga menyoroti aspek regulasi dan pemberian izin kepada pembukaan lahan tambang batubara. Menurutnya hal itu belum dikelola dengan baik, akibatnya regulasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat timpang tindih.
"Kita minta Kementerian ESDM melakukan action plan sesuai UU No 4 tahun 2009 mengenai batubara, perlu ada yang direkonsiliasi soal batubara dan kontrak batubara. KPK ingin regulasinya ada kepastian hukum, tidak ada korupsi dan potensi penerimaan negara maksimal di sektor itu," ujarnya.
Terkait hal itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo berencana melakukan moratorium atau penghentian sementara terkait pemberian izin pada pembukaan tambang batubara.
Menurutnya kajian KPK mengindikasikan adanya tumpang tindih pemberian izin kepada perusahaan batubara. Hal tersebut menyebabkan iklim investasi menjadi kurang baik dan tentu saja merugikan negara.
"Ya sementara rencananya seperti itu (moratorium pemberian izin), artinya diberesin dulu yang tumpang tindih tidak karuan itu, nah sesudah itu dilihat lagi," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta.
Widjajono menambahkan pemberian izin yang tumpang tindih tersebut banyak terjadi di daerah pemekaran. Masing-masing bupati tidak mengetahui batas wilayahnya dan memberikan izin eksplorasi bagi dua perusahaan berbeda, pada wilayah yang sama. Untuk itu baik Bupati, Walikota, maupun Gubernur untuk sementara tidak boleh mengeluarkan izin hingga permasalahan tumpang tindih pemberian izin dibereskan oleh pemerintah pusat.
"Secepatnya, jangan ngapa-ngapain dulu lah sebelum ini beres. Ini sementara kan ada action plan akan segera dilakukan, segera akan dimulai karena kita ingin negara beres," ujarnya. (umi)
PPP Tak Sevisi dengan Ganjar soal Oposisi Prabowo: Itu Hak Pribadi Beliau
PPP mengklaim sikap eks capresnya Ganjar Pranowo yang siap oposisi tak ada kaitannya dengan pihaknya.
