- Antara/Fanny Octavianus
VIVAnews - Kasus hakim cabul ternyata tidak hanya menimpa hakim DD asal Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan data Komisi Yudisial, masih ada 3 sampai 4 lagi kasus serupa yang terjadi.
Anggota Komisi Yudisial Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Suparman Marzuki, menjelaskan berdasarkan data laporan Komisi Yudisial selama tahun 2011, terdapat 5 sampai 6 laporan terkait hakim yang diduga melakukan tindakan asusila.
"Pokoknya variasi-nya urusan asusila. Ada yang perselingkuhan, dan yang lain, nggak enak kalau disebutkan," ujar Suparman kepada VIVAnews.com, Kamis 24 November 2011.
Dari lima sampai enam laporan tersebut, dua di antaranya sudah diputus diberhentikan lewat MKH. "Yang sudah di-MKH-kan ada dua, sisanya masih dalam pengembangan, masih harus didalami benar atau tidak, itu proses penyidikannya lama," ungkapnya.
Menurut Suparman, Komisi Yudisial mendapatkan laporan adanya hakim yang diduga melakukan tindakan asusila tersebut dari masyarakat umum, dan dari pasangan selingkuhnya. "Jadi semacam pecah kongsi gitu lah," ujarnya sambil tertawa.
Lantas apakah hakim DD asal Yogyakarta yang diberhentikan dengan tidak hormat termasuk yang pecah kongsi? "Bukan. Kalau yang pecah kongsi itu seperti hakim D (asal Aceh)," jelasnya.
Suparman mengatakan hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak akan mendapat hak pensiunnya. "Tapi yang diberhentikan dengan hormat masih dapat hak pensiun," ujar Suparman.
Komisi Yudisial mengimbau kepada seluruh hakim di Indonesia agar menjaga predikat sebagai seorang hakim dengan penuh tanggung jawab.
"Mereka kan sudah didaulat secara hukum dan moral sebagai orang-orang terhormat, bermartabat, dan wakil Tuhan, jadi disandanglah predikat itu dgn penuh tanggungjawab. Jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh," ujarnya,
"Karena masyarakat kita sekarang ini sudah cerdas. Belum tentu juga lawan selingkuh tidak menjadi bala. Kalau diawal-awal kan sama-sama 100 persen, begitu salah satu aneh, pecah kongsi." (umi)
Ketua Umum Projo Isyaratkan Mesti Ada Parpol di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Projo menegaskan bahwa persatuan nasional sangat penting. Namun dalam demokrasi juga memerlukan kekuatan politik penyeimbang bagi pemerintah yang berkuasa.
