- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Pol Nanan Sukarna, memberikan apresiasi terhadap Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang dibuat Polri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Nanan menyampaikan, MoU tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dan pidana umum.
“Sebetulnya MoU ini bukan yang pertama, tapi sudah ada bertahun-tahun lalu dalam bentuk kerjasama dan sekolah pendampingan,” kata Nanan usai menandatangani MoU di Kantor BPKP, Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur, Selasa 29 November 2011.
“Kami bisa WTP (Wajar Tanpa pengecualian). Ada 10 orang BPKP yang ada di Mabes Polri sekarang,” kata Nanan. Selain itu, lanjutnya, MoU antara BPKP dan Polri itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penanganan korupsi. “Ini amanah Undang-undang,” kata dia.
Salah satu kerja pertama yang akan menjadi prioritas Polri dan BPKP adalah bekerjasama dalam untuk mengaudit pembangunan Jembatan Kutai Kertanegara yang runtuh Minggu, 27 November 2011 kemarin. “Di setiap ada masalah, BPKP langsung dapat memeriksa,” kata Nanan. (umi)
Gandeng Sejumlah Kampus di Indonesia, Maxnovel Tumbuhkan Minat Baca Melalui Karya Fiksi
MaxNovel bersama dengan berbagai universitas di Indonesia, termasuk LP3I, bekerja sama dalam rangka memberdayakan kemampuan para penulis muda.
