- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan mengapresiasi hasil suvei integritas yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam disurvei ini, kementerian yang dia pimpin memperoleh hasil di bawah harapan.
"Ini merupakan feedback yang bagus buat kami," kata Syarif di kantor KPK, Jakarta, Senin, 5 Desember 2011. Dari survei itu, menurutnya, banyak saran-saran dan masukan yang disampaikan KPK, di antaranya soal sosialisasi antikorupsi, layanan pemasaran, dan penerapan teknologi informasi dalam layanan publik.
"Ini salah satu indikasi, salah satu ukuran. Nah, yang begini-begini ini yang harus diperbaiki ke depan," katanya. "Saya sih kasih waktu satu semester sudah selesai."
Dia berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk membangun keterbukaan informasi publik. Sebab, menurutnya, sektor inilah yang paling disorot dan terindikasi praktik korupsi. "Kurangnya informasi tentang keterbukaan, maka itu diidentikkan bahwa di situ terjadi suap," tambahnya.
Berdasarkan hasil survei KPK, Kementerian Koperasi dan UKM berada di level bawah dalam sektor pelayanan publik, sehingga berpotensi korupsi. Hal yang sama juga terjadi pada Kementerian Agama. Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali juga telah meminta klarifikasi KPK terkait itu.
Survei integritas KPK menyatakan, secara nasional, rata-rata nilai integritas instansi pusat lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Instansi pusat dengan indeks integritas tertinggi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), disusul oleh Kementerian Kesehatan, PT Jamsostek, Kementerian Perindustrian, dan PT Pelindo. Sedangkan yang terendah adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Agama. (umi)
Pameran Festival PPKL, MIND ID Paparkan Upaya Jaga Lingkungan
Ada tiga topik utama yang ditampilkan dalam pameran.
