Wk Ketua MK: Museumkan Koruptor Seperti China

Para aktivis ICW mengenakan topeng sejumlah terpidana kasus korupsi beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

VIVAnews - Hari Anti Korupsi Sedunia rutin diperingati setiap tanggal 9 Desember, namun bukan berarti orang lantas jera melakukan tindakan haram itu. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Sodiki bahkan menyebut korupsi sudah terlanjur jadi budaya. Banyak pejabat negara yang harusnya memberi teladan pengabdian pada masyarakat, justru korup luar biasa.

Dia menambahkan, banyak koruptor lepas justru karena masalah teknis hukum. "Serba teknisnya hukum dan kemungkinan satu pasal banyak diartikan berbeda yang membuat para koruptor lepas," kata Ahmad di acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Selasa 6 Desember 2011. Lamanya proses penuntutan, dia menambahkan, juga mengindikasikan ada proses tawar-menawar.

Lalu, bagaimana langkah untuk mencegah korupsi?

Suzuki Luncurkan Skuter Matik Baru Rp24 Jutaan

Menurut Ahmad, pendekatan normatif tetap penting, tapi juga ada penekanan pada unsur budaya. "Saya mengusulkan dibuat museum koruptor. Hal ini akan memberi efek malu kepada anak cucunya," kata dia.

Museum koruptor, kata Ahmad, tidak melanggar HAM. "Karena tiap keputusan pengadilan milik umum sehingga tidak menyalahi UU. Museum itu akan memberikan pelajaran pada tiap orang sehingga kita harus mengelola budaya: menjadi koruptor itu memalukan."

Ide memuseumkan koruptor adalah yang kedua datang dari MK. Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD mengusulkan agar koruptor dipermalukan di depan umum dan ditahan di penjara khusus yang disebut "kebun koruptor", yang ditempatkan bersebelahan dengan kebun binatang.

Sudah ada di China

Ide museum koruptor sebelumnya dicetuskan China. Adalah Fan Jianchuan, seorang warga, yang mengoperasikan museum pribadinya itu di Chengdu. Namanya "Museum Pengkhianat".

Seperti dimuat China Daily, ia meminta publik menominasikan 100 pejabat paling korup dalam seabad--nama, jabatan, berapa jumlah yang dirampok, dan apa dampak korupsi yang mereka lakukan. Mereka yang terpilih, dijamin akan mendapat hujatan dalam waktu lama. Foto mereka bahkan akan dipajang selama beberapa generasi.

Menurut penggagasnya, museum ini mungkin alternatif terbaik bagi masyarakat, dan terutama pejabat, agar mereka terus menjaga tangannya tetap bersih.

Begitu juga di Tunisia. Rumah kepresidenan Sid Bou Said--tempat Presiden Zine Al Abidine Ben Ali dan istrinya, Leila Trabelsi--diusulkan untuk diubah menjadi museum korupsi. Yang akan dipamerkan di situ: 1.000 pasang sepatu mahal karya desainer ternama, 1.500 perhiasan mewah, dan stok melimpah produk perawatan yang tak murah.

"Saya merasa sangat malu. Ada alasan kuat bagi bangsa ini (Tunisia) untuk malu," kata ahli hukum, Neji Baccouche, saat mempresentasikan laporan komite investigasi korupsi nasional, seperti dimuat Middle East Online. (kd)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025 ditargetkan naik di kisaran 40 persen.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024