- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa menyatakan pusat utama persoalan korupsi di Indonesia ada di ranah politik. "Yang paling penting, pemainnya adalah politisi. Kalau politisi bersih, penegakan hukum bersih," kata Achmad Santosa dalam diskusi bertajuk 'Hari Anti Korupsi Sedunia, Koruptor Makin Kesohor' di Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Desember 2011.
Padahal, menurut pria yang akrab disapa Ota itu, jika politikus serius, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kemenkumham akan takut. Dia menyarankan, salah satu cara mendorong penegakan hukum, DPR perlu memberi batas waktu, dan secara tegas memberikan semacam ultimatum kepada aparat untuk menangkap dan menuntaskan sebuah kasus. Jika itu dilakukan, dia yakin pasti akan ada perubahan.
"Kita harus membenahi politisi dulu. Di semua sektor ada unsur partai politik. Jika orientasi mereka adalah pengabdian kepada masyarakat dan pembenahan bangsa, semua akan terpengaruh," ujarnya.
Selain politik, Ota menyatakan ada beberapa sektor rawan korupsi lainnya, seperti lembaga penegak hukum dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga di ranah regulasi, perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil yang turut hadir dalam diskusi menyatakan tidak sepenuhnya sepakat dengan pendapat Mas Achmad Santosa. Menurut dia, tidak hanya politisi, saat ini korupsi sudah menjalar ke hampir seluruh lapisan masyarakat.
"Persoalan korupsi saat ini muncul dari eselon atas sampai bawah, LSM, bahkan lembaga keagamaan. Jangan hanya dianggap politik saja yang rawan," dia memprotes. (kd)
Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025 ditargetkan naik di kisaran 40 persen.
