- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Meski populer, rupanya Wakil Presiden Boediono tidak hafal di luar kepala kepanjangan UKP4. Saat memberi sambutan acara di Istana Bogor, Boediono mengaku lupa.
Wakil Presiden Boediono didaulat memberikan sambutan dalam seminar "Evaluasi Kinerja Dua Tahun Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Hukum dan Proyeksi Strategi Pemberantasan Mafia Hukum ke Depan" yang dihelat Satuan Tugas Pemberantasa Mafia Hukum," Istana Bogor, Rabu 14 Desember 2011.
Tiba-tiba di tengah sambutan, "UKP4, Unit .... K-nya apa," kata Boediono. Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto yang duduk tidak jauh dari mimbar Boediono berdiri, langsung merespons, "Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan."
Entah benar-benar lupa atau hanya ingin memecah kebekuan, sambil tersenyum simpul Boediono menimpali. "Maklumlah kebanyakan singkatan, kadang membuat saya lupa."
Kenapa menyinggung UKP4 di acara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum? Ketika itu Boediono mengapresiasi kinerja Kuntoro yang dinilainya berhasil menjalankan tugas di dua pos itu. Kuntoro merangkap jabatan sebagai Ketua UKP4 dan Ketua Satgas.
"Agak overlap, tetapi ini overlap membahagiakan. Dengan begitu bisa mengecek dan menegaskan institusi apakah yang sudah disepakati untuk memperbaiki dirinya sudah dilaksanakan," kata Boediono.
Dalam kesempatan itu, Boediono mengapresiasi kinerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sejak dibentuk 30 Desember 2009 dan akan berakhir pada pada 31 Desember 2011. "Saya saksi hidup apa yang telah dilakukan oleh Satgas," kata Boediono.
Boediono menambahkan, kunci pemberantasan mafia hukum tetaplah sinergi, koordinasi dan komunikasi antar instansi penegak hukum. Menurutnya, jalan masih panjang untuk bisa memberantas mafia hukum.
"Kita ini generasi penanam untuk memperbaiki sistem. Nation building kita belum tuntas termasuk di bidang hukum. Jadi harus legowo untuk lebih banyak memberi dan bertindak untuk dituai dan diwariskan ke adik dan anak kita," ujar dia.
Sejumlah pimpinan lembaga negara hadir dalam acara itu. Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Polisi Sutarman, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mohammad Yusuf, anggota Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandu Praja, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. (umi)
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
