- tvOne
VIVAnews - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Lampung pada Sabtu, 17 Desember 2011, untuk menelusuri tragedi Mesuji. Menurut Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, di sana, anggota dewan mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa banyak terjadi bentrok antara perusahaan dan masyarakat Mesuji yang berujung pembantaian.
Misalnya, pada Register 45 yang dikuasai oleh PT. Silva Inhutani. Menurut pengakuan warga kepada tim dari DPR itu, diduga ada aparat yang sengaja menembak pada saat bentrok itu berlangsung. Pengakuan itu, kata Martin, disampaikan langsung oleh warga Mesuji.
Namun, kata Martin, berdasarkan rapat yang dilakukan Anggota Dewan dengan aparat keamanan di Mesuji, dijelaskan bahwa warga menyerang aparat, sehingga aparat menembak. "Nah, ini yang perlu dicari kebenarannya," kata dia di Senayan, Jakarta, Senin 19 Desember 2011.
Selain itu, kata Martin, bentrokan itu terjadi antara warga dengan satpam perusahaan. Sementara satpam perusahaan tersebut dilatih oleh polisi. "Menurut rakyat, satpam juga dibekali senjata api," kata dia.
Sebelumnya, pada Rabu 14 Desember 2011, warga Mesuji mengadukan pembantaian yang disertai penyembelihan warga Mesuji ke DPR. Warga Mesuji mengatakan, pembantaian itu dilakukan oleh pihak aparat. Sekitar 30 orang meninggal dalam aksi berdarah itu.
"Tapi menurut aparat di sana, yang meningal tidak sebanyak itu," kata Martin.
Martin menambahkan, menurut aparat, warga yang meninggal hanya dua, satu orang tewas di Mesuji, dan satu orang tewas di register 45.
PT Silva Inhutani sudah membantah keras tuduhan warga itu. Dihubungi VIVANews.com, Rabu 14 Desember 2011, seorang pria bernama Sudirman dan mengaku sebagai staf Akunting perusahaan membantah keras bahwa ada pembantaian di perusahaan mereka.
"Indonesia itu negara hukum. Bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?" kata Sudirman ( Baca selengkapnya di sini)
