- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Orangutan, sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau cokelat hanya hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia--khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Namun, di sejumlah wilayah di Indonesia, nasib hewan itu justru terlunta-lunta.
Ada orangutan yang dibantai, diambil daging dan kerangkanya, atau dihabisi begitu saja karena dianggap hama bagi tanaman kelapa sawit di Kalimantan Timur. Konflik hewan tersebut dengan manusia makin meruncing, khususnya di Kalimantan Timur, mereka terdesak karena habitat yang makin menyempit.
Pusat Peneliti Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman Kaltim menyebutkan, selain karena tergerus lahan kelapa sawit, populasi orangutan juga semakin berkurang karena tempat hidupnya dicaplok pertambangan batubara.
"Ada dua ancaman sekarang. Karena tempat hidup mereka dijadikan kebun kelapa sawit dan areal batubara yang semakin meluas," kata Dr. Yaya Riyadin, peneliti PPHT kepada VIVAnews.com.
Kasus pembantaian di Kutai Timur, dia menceritakan, terjadi karena tempat mencari makan orangutan itu kini menjadi areal kelapa sawit. Karena tak ada makanan, Orangutan pun menjadikan buah kelapa sawit sebagai pangan.
Di sisi pengusaha, aksi orangutan memang merugikan. Dari pengamatan PPHT, satu orangutan bisa merusak 30-50 kelapa sawit yang berumur di bawah 1 tahun. Merusak di sini dalam artian menjadikan kelapa sawit itu sebagai makanan.
Namun bukan tanpa alasan orangutan menyantap kelapa sawit. "Karena adanya konversi kawasan habitat orangutan menjadi kelapa sawit. Pengalihan lahan itu dilakukan tanpa perencanaan matang dan tak memikirkan habitat yang sebelumnya berada di lokasi tersebut," tuturnya. "Kelapa sawit, bagi orangutan hanya panganan alternatif."
Khusus di Kaltim, ujar Yaya, ada wilayah yang diduga kuat terjadi pembantaian orangutan dalam jumlah masal. Sebelumnya telah diketahui ada PT. KAM yang melakukan pembantaian orangutan di Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Lalu, ada juga di Muara Wahau. Namun, untuk yang ini, PPHT perlu melakukan verifikasi lagi.
Sementara, yang teranyar adalah di Muara Ancalong, Kutai Timur. Di sini, ada PT. CPS yang berada di balik pembantaian. "Dari polisi kabarnya sudah ada 5 orang yang ditahan terkait temuan tulang orangutan yang kami rilis kemarin," ungkap Yaya.
PPHT, kata Yaya, belum memiliki data secara pasti berapa populasi orangutan di Muara Ancalong atau Kutai Timur. Sampai hari ini, PPHT masih berpegang pada data landscape populasi orangutan Kutai. Dari data lanskap Kutai itu, PPHT mengklaim bahwa terdapat sekitar 2.500 sampai 3.000 ekor orangutan. Mereka tersebar mulai dari Taman Nasional Kutai (TNK), Surya Hutani jaya, Hutan Lindung Bontang, SHJ dan Konservasi Birawa serta Cagar Alam Muara Kaman Sedulang. "Penyebaran terbanyak ada di Taman Nasional Kutai," katanya.
Pembantaian orangutan ini menjadi masalah serius yang mesti segera dicari solusi. Sejauh ini, Yaya sangat menyayangkan sikap lamban dari pemerintah. Bukan hanya lamban dalam bergerak, pemerintah juga terkesan tak punya sikap dalam menghadapi masalah ini. Tak ada solusi yang ditawarkan untuk menangani konflik antara lahan kelapa sawit dengan orangutan.
Seharusnya, pemerintah memikirkan cara, apa strategi untuk memecahkan konflik orangutan dan kelapa sawit, atau setidaknya bisa dikurangi. "Sampai sekarang belum ada tindakan konkrit. Padahal semakin hari, habitat mereka terus terancam," katanya, tegas.
Selain mencari solusi, penanganan oleh polisi juga perlu dikawal. Agar penegakan hukum bisa berjalan terus dan tuntas. Upaya konservasi Insitu (mengkonservasi orangutan di wilayah konsesi) dan konservasi Eksitu (mengkonservasi di luar wilayah konsesi) melalu relokasi perlu dipikirkan. "Ini masalah serius, penanganannya juga harus serius," ucapnya.
Perlakuan buruk terhadap orangutan di Indonesia menjadi perhatian dunia. Setidaknya sudah ada 750 ekor Pongo pygmaeus dibantai oleh warga dalam waktu yang lama. (Laporan: Ikram, Kutai Kartanegara | kd)
Jokowi Resmikan 147 Bangunan yang Direhabilitasi Pasca Gempa di Sulawesi Barat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 147 bangunan infrastruktur pasca dilanda bencana gempa di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Diketahui, gempa me
